RUU Perkoperasian: Momentum Untuk Menghadirkan Negara

Oleh: Iwan Rudi Saktiawan, S.Si., M.Ag. (Pakar Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah)

Pembahasan RUU Perkoperasian saat ini memberikan momentum penting untuk memasukkan agenda perlindungan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat tersebut ke dalam kerangka hukum nasional.

Pembaruan undang-undang jangan hanya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola koperasi yang sudah berbadan hukum, memperkuat pengawasan, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan daya saing koperasi. Perlu pula dipikirkan bagaimana negara menangani kelompok-kelompok ekonomi masyarakat yang sudah menjalankan fungsi perkoperasian, tetapi belum mempunyai status kelembagaan yang memadai.

Jika RUU Perkoperasian hanya mengatur koperasi yang telah berbadan hukum, terdapat kelompok ekonomi masyarakat yang berada di luar jangkauan pembinaan perkoperasian. Mereka telah mengelola modal, memberikan layanan kepada anggota, dan menjalankan kegiatan ekonomi bersama, tetapi tidak memiliki cantolan yang cukup kuat untuk memperoleh pendampingan kelembagaan secara berkelanjutan.

Di sinilah pengaturan pra-koperasi menjadi penting.

RUU Perkoperasian perlu memberikan pengakuan terhadap kelompok ekonomi masyarakat yang memenuhi karakteristik tertentu sebagai kelompok dalam tahap pra-koperasi. Pengakuan tersebut tidak berarti memberikan status badan hukum atau membebaskan mereka dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan jasa keuangan. Tujuannya adalah menyediakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan inventarisasi, pembinaan, pendampingan, perlindungan aset, dan fasilitasi transformasi kelembagaan.

Dengan adanya cantolan tersebut, pemerintah tidak perlu menunggu sampai suatu kelompok mengalami masalah, kehilangan aset, atau terlibat sengketa untuk mulai turun tangan.

Negara perlu hadir sebelum persoalan membesar.

Pengaturan ini juga akan memperjelas pembagian peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian atau lembaga yang selama ini memiliki program pemberdayaan masyarakat. Kementerian Koperasi dapat menjalankan fungsi pembinaan perkoperasian, sementara kementerian atau lembaga asal program tetap berperan dalam penyelesaian persoalan historis, penelusuran aset, dan pengalihan pengelolaan sesuai kewenangannya.

Apa yang perlu diatur dalam RUU Perkoperasian?

Agar tidak berhenti sebagai pengakuan normatif, pengaturan pra-koperasi perlu disertai mandat dan instrumen implementasi yang jelas.

Setidaknya terdapat lima substansi yang perlu dipertimbangkan.

  1. Pengakuan dan pendataan pra-koperasi.

RUU perlu memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengidentifikasi dan mendata kelompok ekonomi masyarakat yang memenuhi kriteria pra-koperasi. Pendataan mencakup asal-usul kelompok, keanggotaan, jenis kegiatan, sumber dana, aset, piutang, dan kondisi kelembagaan.

Pendataan ini penting untuk mengetahui skala sebenarnya dari kelompok-kelompok tersebut, yang selama ini tersebar di berbagai sektor dan program kementerian.

  1. Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan.

Pemerintah perlu memiliki mandat untuk memberikan pendidikan perkoperasian, pelatihan pengelolaan keuangan, penguatan organisasi, pendampingan tata kelola, dan pengembangan usaha. Pembinaan harus disesuaikan dengan kapasitas kelompok, bukan menggunakan standar yang sama dengan koperasi besar.

  1. Perlindungan aset dan hak anggota.

Pengaturan harus menjamin agar dana bergulir dan aset yang terbentuk dari program pemberdayaan tidak dialihkan, dikuasai, atau digunakan tanpa dasar hukum yang jelas. Hak anggota, masyarakat penerima manfaat, dan pihak lain yang secara sah memiliki kepentingan atas aset tersebut harus dilindungi.

Baca Juga  Tren Cashless Society Ketika Transaksi Tak Lagi Menggunakan Uang Tunai

Hal ini penting karena sumber dana setiap kelompok berbeda. Ada yang berasal dari bantuan pemerintah, hibah, kontribusi anggota, akumulasi pengembalian pinjaman, atau sumber lainnya. Status kepemilikannya harus ditelusuri dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

  1. Fasilitasi transformasi secara sukarela.

Kelompok yang sudah siap dan menghendaki penguatan kelembagaan dapat difasilitasi untuk menjadi koperasi berbadan hukum. Namun, transformasi harus didasarkan pada musyawarah, persetujuan anggota, kelayakan usaha, kejelasan aset, dan pemenuhan persyaratan hukum.

Tidak boleh ada pemaksaan perubahan bentuk kelembagaan hanya untuk memenuhi target pembentukan koperasi.

Selain koperasi, perlu diakui bahwa sebagian kelompok mungkin lebih sesuai menggunakan bentuk kelembagaan lain berdasarkan karakteristik dan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, UPK eks-PNPM Mandiri Perdesaan yang memiliki jalur penataan khusus melalui BUM Desa Bersama.

  1. Pengawasan dan mitigasi risiko.

Kelompok yang mengelola dana masyarakat perlu mendapatkan pembinaan tata kelola dan pengendalian risiko sesuai skala kegiatannya. Harus ada mekanisme pelaporan, pencatatan keuangan, pertanggungjawaban pengurus, penanganan pengaduan, serta langkah korektif apabila ditemukan penyimpangan.

Pengakuan pra-koperasi tidak boleh menjadi celah bagi kegiatan penghimpunan dana atau penyaluran pinjaman yang menghindari perizinan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Kegiatan yang masuk lingkup regulasi LKM, koperasi simpan pinjam, atau sektor jasa keuangan lainnya tetap wajib memenuhi ketentuan sektoral yang berlaku.

Dengan lima substansi tersebut, pra-koperasi bukan sekadar istilah baru, melainkan instrumen kebijakan untuk menghadirkan negara pada tahap awal pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Potensi besar bagi pembangunan Indonesia

Apabila kelompok-kelompok tersebut berhasil dirawat dan dikembangkan, manfaatnya jauh melampaui penyelamatan dana bergulir.

Pertama, memperkuat inklusi keuangan dari tingkat komunitas. Kelompok yang selama ini dekat dengan masyarakat dapat menjadi pintu masuk bagi akses pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, petani, nelayan, dan kelompok berpenghasilan rendah.

Kedua, memperkuat ekonomi desa dan kelurahan. Dana yang berputar di tingkat lokal berpotensi mendukung kegiatan usaha masyarakat, memperkuat rantai pasok lokal, dan meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah yang selama ini kurang terjangkau lembaga keuangan.

Ketiga, memperluas basis gerakan koperasi nasional. Indonesia tidak harus selalu memulai pembentukan koperasi dari kelompok yang benar-benar baru. Kelompok-kelompok yang telah memiliki pengalaman dan praktik ekonomi bersama dapat menjadi basis pengembangan koperasi yang lebih organik.

Keempat, meningkatkan efektivitas investasi pembangunan pemerintah. Dana dan kapasitas kelembagaan yang telah dibangun melalui berbagai program pemberdayaan dapat terus menghasilkan manfaat. Pemerintah tidak perlu terus-menerus membentuk kelompok baru apabila kelompok yang sudah ada masih dapat diperkuat dan dikembangkan.

Kelima, memperkuat partisipasi ekonomi perempuan dan kelompok rentan. Dalam studi kelayakan Federasi UPK di 27 kabupaten/kota wilayah Islaimic Development Bank (IsDB) pada 2023, yang diselenggarakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, tercatat 84,2 persen pengurus UPK yang disurvei adalah perempuan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kelembagaan ekonomi komunitas juga menjadi ruang partisipasi perempuan dalam pengelolaan ekonomi masyarakat.

Baca Juga  Kerangka Menilai Kapasitas Organisasi Baitul Maal

Keenam, membangun ekosistem ekonomi rakyat yang lebih berkelanjutan. Kelompok-kelompok yang semakin kuat dapat membangun kerja sama, mengembangkan usaha bersama, mengakses pasar, dan berjejaring dengan koperasi maupun lembaga ekonomi lainnya.

Jika dikelola dengan baik, akumulasi kelompok-kelompok kecil tersebut dapat menjadi infrastruktur ekonomi rakyat yang tersebar luas. Kekuatan ekonomi nasional tidak hanya dibangun dari perusahaan besar dan lembaga keuangan besar, tetapi juga dari ribuan institusi ekonomi komunitas yang mampu menggerakkan sumber daya masyarakatnya sendiri.

Jangan menunggu sampai semuanya menjadi masalah

Pengembangan pra-koperasi bukan berarti pemerintah harus mengambil alih seluruh kelompok ekonomi masyarakat. Justru sebaliknya, negara perlu menciptakan lingkungan yang memungkinkan kelompok tersebut tetap mandiri, tetapi tidak dibiarkan berjalan tanpa perlindungan dan pembinaan.

Prinsipnya sederhana: pemerintah hadir untuk merawat, bukan mengambil alih; memperkuat, bukan membebani; melindungi, bukan mengintervensi secara berlebihan.

Kita tidak boleh mengukur keberhasilan pembangunan hanya dari berapa banyak program baru yang diluncurkan atau berapa banyak badan hukum koperasi yang diterbitkan. Kita juga harus melihat apakah hasil pembangunan sebelumnya masih hidup, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

UPK eks-PNPM, Gapoktan pengelola dana bergulir, KUBE, dan kelompok-kelompok ekonomi masyarakat lainnya merupakan bagian dari warisan pembangunan yang perlu diperhatikan. Mereka bukan sekadar kelompok kecil yang kebetulan masih memiliki uang untuk dikelola. Di dalamnya terdapat modal ekonomi, pengalaman, jaringan sosial, dan kapasitas masyarakat yang telah dibangun dengan investasi publik.

Jangan sampai karena ukurannya kecil, keberadaannya tidak terlihat. Jangan pula karena tidak berbadan hukum koperasi, mereka tidak mendapatkan perhatian dalam kebijakan perkoperasian.

RUU Perkoperasian harus membuka ruang bagi pra-koperasi sebagai bagian dari ekosistem perkoperasian nasional. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang lebih jelas untuk mendata, membina, melindungi, dan memfasilitasi transformasi kelompok-kelompok tersebut sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum.

Pada akhirnya, membangun koperasi bukan hanya soal mendirikan lembaga baru. Membangun koperasi juga berarti merawat embrio-embrio ekonomi rakyat yang sudah tumbuh di tengah masyarakat.

Inilah saatnya kita tidak hanya sibuk membangun yang baru, tetapi juga ngopeni apa yang sudah ada. Sebab, jika ribuan kelompok kecil tersebut dibiarkan tanpa perhatian, persoalannya dapat menjadi beban besar di kemudian hari. Sebaliknya, jika dirawat dan dikembangkan, mereka dapat menjadi salah satu fondasi penting bagi ekonomi rakyat dan pembangunan Indonesia yang lebih inklusif

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *