Lebih dari Sekedar Berakad Syariah: Mengapa Syariah di Kopsyah Tak Cukup Hanya Dijaga oleh DPS?

Oleh: Iwan Rudi Saktiawan, S.Si., M.Ag. (Pakar Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah)

Bayangkan Anda makan di sebuah restoran yang menjual produk-produk halal dan telah lolos sertifikasi halal. Namun kasirnya diam-diam melebihkan tagihan Anda secara sepihak, serta pemilik restoran tersebut tidak pernah peduli dengan beberapa warga sekitar yang ternyata mengalami kelaparan karena kemiskinan. Apakah restoran itu masih bisa disebut mempraktikkan syariah secara utuh? Tentu tidak.

Analogi ini sangat relevan untuk menggambarkan realitas di dalam Koperasi Syariah (Kopsyah). Selama ini, pegiat kopsyah sering terjebak pada asumsi bahwa apabila sebuah sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten dan aktif serta produk-produknya ditawarkan dengan akad sesuai fatwa DSN MUI, maka kopsyah tersebut sudah otomatis telah menjalankan syariah. Keduanya memang syarat mutlak, namun kenyataannya itu belum cukup. Kepatuhan syariah harus diwujudkan dalam keseluruhan sistem organisasi—mulai dari keputusan direksi, perilaku karyawan, sistem IT, hingga perlindungan hak anggota.

Mengapa DPS Saja Tidak Berkutik?

Ada tiga alasan fundamental mengapa “stempel halal” dari DPS tidak bisa menjamin Kopsyah terbebas dari pelanggaran syariah. Pertama, syariah tidak hanya mengatur soal sah tidaknya sebuah kontrak di atas kertas (validitas formal), melainkan juga proses transaksi di lapangan, pemenuhan hak-kewajiban, dan keadilan ekonomi. Kedua, DPS adalah organ pengawas, bukan eksekutif yang menjalankan operasional Kopsyah sehari-hari. Ketiga, kepatuhan syariah adalah hasil dari sistem tata kelola kelembagaan, bukan semata-mata hasil pengawasan sekelompok ahli agama.

Secara ilmiah, masalah ini sangat bisa dijelaskan melalui Agency Theory (Teori Keagenan). Di dalam Kopsyah, rentan terjadi benturan kepentingan. DPS berkepentingan menjaga kepatuhan syariah, sementara di sisi lain, manajemen mendapat tekanan besar untuk mencapai target pembiayaan dan keuntungan. Akibatnya, muncul ketimpangan informasi (asimetri informasi); staf di lapangan mengetahui kelemahan atau realitas transaksi yang sebenarnya, sementara DPS sering kali hanya menerima laporan akhir yang sudah direkapitulasi.

Hal ini didukung oleh penelitian empiris Sabur Mollah dan Mahbub Zaman (2015) yang menemukan bahwa pengawasan syariah hanya akan efektif dan berdampak positif pada kinerja lembaga keuangan syariah jika didukung oleh mekanisme tata kelola dan penegakan aturan yang kuat. Jika peran DPS hanya sebatas penasihat tanpa dukungan sistem, maka pengaruhnya menjadi tidak berarti.

Bencana di Lapangan: Ketika Akad Benar Tapi Praktik Melenceng

Untuk memahami bagaimana syariah bisa “bocor” di lapangan meskipun DPS sudah bekerja maksimal, mari kita lihat beberapa kasus konkret:

• Tragedi “Jual Dulu, Beli Belakangan” (Murabahah): DPS telah menyetujui desain produk pembiayaan pembelian mesin (murabahah) lengkap dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya. Namun, karena dikejar target pencairan agresif dari direksi, petugas di lapangan memproses akad jual-beli dengan anggota padahal Kopsyah belum sah memiliki mesin tersebut. Sistem IT juga ternyata mengizinkan proses ini berjalan meski syarat kepemilikan belum lengkap. Hasilnya? Transaksi menjadi cacat syariat.
• Kemitraan Rasa Rentenir (Musyarakah): Di atas kertas, anggota menandatangani akad musyarakah yang mensyaratkan pembagian risiko dan keuntungan bersama. Kenyataannya, Kopsyah bertindak seolah mereka berhak mendapat keuntungan pasti (tetap) tanpa peduli bisnis anggota sedang untung atau rugi, serta membebankan seluruh kerugian usaha normal kepada anggota. Ini jelas melanggar substansi Maqashid Syariah (tujuan syariah) terkait keadilan.
• Sistem Bonus yang Membutakan (Remunerasi): Manajemen menetapkan bahwa bonus petugas pembiayaan murni ditentukan dari tingginya volume pencairan. Karena didorong insentif tersebut (yang kemudian diikuti oleh moral hazard), petugas sering menabrak SOP syariah atau mengabaikan keluhan anggota asalkan target angka tercapai.
• Penagihan yang Zalim: Akad pembiayaannya sudah 100% syariah dan disetujui DPS. Namun saat anggota kesulitan membayar, petugas penagih (atau vendor pihak ketiga) justru mengancam, mempermalukan, dan membebankan biaya denda yang tak punya dasar sah.

Solusi: Shariah Governance Framework

Rentetan kasus di atas membuktikan bahwa syariah tidak bisa ditegakkan hanya lewat fatwa. KOPSYAH membutuhkan Shariah Governance Framework (SGF, Kerangka Tata Kelola Syariah) yang menyeluruh. Regulator Koperasi Syariah perlu belajar dari perbankan syariah yang sudah memiliki standar SGF yang merujuk standar internasional dari Islamic Financial Services Board (IFSB) dengan regulasi POJK No. 2/2024 dan POJK No. 25/2024. Pada perbankan syariah, regulator sendiri memosisikan DPS bukan sebagai satu-satunya penjamin syariah, melainkan bagian dari sistem pengendalian yang lebih luas.

Dalam ekosistem tata kelola syariah, semua divisi wajib “berkeringat” menjaga syariah. Sebagai contoh:

• Pengurus wajib mengintegrasikan syariah dalam strategi bisnis dan tidak memaksa target yang mengorbankan kepatuhan.
• Staf IT harus membangun sistem digital cerdas yang otomatis menolak transaksi jika dokumen wajib atau tahapan akad syariah belum terpenuhi.
• HRD harus mengaitkan sistem bonus dan remunerasi pegawai dengan tingkat kepatuhan dan integritas, bukan cuma dari hasil jualan.
• Audit Internal Syariah harus turun menguji bukti transaksi riil pasca-kejadian (ex post) untuk memastikan implementasi di lapangan sesuai dengan fatwa.

Refleksi Penutup: Syariah adalah Denyut Nadi, Bukan Sekadar Stempel

Kembali ke analogi restoran di awal, sertifikat halal yang terpampang di pintu memang sangat penting untuk memberikan legitimasi dan kepastian awal bagi pengunjung bahwa prouduknya halal. Namun, ruh kehalalan yang sejati sangat bergantung pada kejujuran sang koki di dapur tertutup, kepedulian sosial restoran, hingga keadilan kasir saat menghitung tagihan.

Di Kopsyah, keberhasilan penerapan syariah tidak boleh lagi sekadar diukur dari berapa banyak produk yang disahkan atau seberapa sering DPS menggelar rapat. Tugas menjaga kemurnian syariah terlalu berat, terlalu berisiko, dan terlalu kompleks jika hanya dipikulkan ke pundak segelintir ulama di ruang rapat DPS.

Pertanyaan esensialnya kini bukan sekadar “Apakah produk ini sudah dinilai halal oleh DPS?”, melainkan “Apakah seluruh denyut nadi organisasi—dari kebijakan pengurus, sistem teknologi, budaya karyawan, hingga cara memperlakukan anggota—telah memancarkan nilai keadilan yang menjadi ruh dari syariah itu sendiri?”. Tanpa peran aktif seluruh komponen Kopsyah, syariah hanya akan menjadi legitimasi formalitas tanpa jiwa.