Paradoks Koperasi Keuangan Kita: Mitos Pengawasan dan Urgensi Kolaborasi

Oleh: Iwan Rudi Saktiawan, S.Si., M.Ag. (Pakar Koperasi dan Keuangan Mikro Syariah)

Dalam sebuah perbincangan yang membekas di ingatan, pakar perkoperasian Prof. Lukman M. Baga pernah menyampaikan sebuah sentilan reflektif kepada saya. Beliau menuturkan bahwa salah satu ciri utama dari gerakan koperasi yang sukses di berbagai belahan dunia adalah kemauan dan kesungguhan mereka untuk bersatu, bahkan melebur (merger). Melebur dalam artian, beberapa entitas koperasi dengan sukarela menanggalkan ego masing-masing untuk bergabung menjadi satu badan hukum primer yang jauh lebih kokoh.

Mari kita menengok jauh ke Belanda. Pada tahun 1930, terdapat sekitar 750 koperasi susu sapi yang beroperasi. Seiring berjalannya waktu, alih-alih saling mematikan, mereka memilih merapatkan barisan. Secara bertahap mereka melakukan merger hingga pada tahun 2015, hanya tersisa 5 koperasi susu berskala raksasa di Belanda. Ajaibnya, dengan jumlah yang menyusut drastis, pangsa pasar mereka justru melonjak dari 60 persen (di tahun 1930) menjadi 80 persen (tahun 2015).

Cerita serupa terjadi di Jepang pada Japan Agricultural Cooperatives (JA) Group. Pada 1960, jumlah koperasi pertanian di sana mencapai 12.000 entitas. Lewat konsolidasi dan peleburan, pada April 2026 jumlahnya menyusut menjadi hanya 490 koperasi primer. Hasilnya? Kekuatan finansial mereka menggemuk. Pangsa pasar bank pertanian JA yang sebelum 2022 berada di bawah 40 persen, sukses merangkak naik menjadi 40,39 persen pada 2025.

Kenyataan di atas berbanding terbalik dengan fenomena di Tanah Air, khususnya pada koperasi keuangan seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Di Indonesia, boro-boro mau melebur atau merger, sekadar patuh dan disiplin bernaung di bawah koperasi sekunder saja susahnya bukan main. Ironisnya, ketika sebuah koperasi mulai membesar, bukan konsolidasi yang terjadi. Seringkali para pengurusnya justru pecah kongsi, mengundurkan diri, lalu mendirikan koperasi baru yang saling berhadapan sebagai kompetitor di jalan yang sama.

Data berbicara dengan sangat lantang. Merujuk data tahun 2024, jika seluruh koperasi di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 130 ribu itu digabungkan, total asetnya hanya berkisar Rp 214 triliun. Angka ini hanya 8,8 persen dari total aset satu bank komersial seperti Bank Mandiri (Rp 2.427 triliun). Bandingkan dengan koperasi di Perancis (Crédit Agricole) yang memiliki 2.383 koperasi anggota namun mampu mengakumulasi aset hingga Rp 50.535 triliun—21 kali lipat aset Bank Mandiri! Atau koperasi BVR di Jerman, gabungan dari 672 koperasi yang mengelola aset raksasa sebesar Rp 32.754 triliun.

Mengapa mereka bisa tumbuh sedemikian raksasa? Kuncinya hanya satu: mereka melaksanakan prinsip koperasi, yakni kerja sama antarkoperasi. Di Indonesia, prinsip ini sebenarnya sudah dipaku kuat dalam UU No. 25/1992 Pasal 5 ayat (2) huruf b. Sayangnya, ia lebih sering menjadi pajangan di atas kertas.

Keengganan untuk bekerja sama ini ditandai oleh beberapa “penyakit” kronis: keengganan membayar iuran keanggotaan, pasif dalam kegiatan bersama, hingga—yang paling fatal—tidak rutin dan tidak tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan yang terstandardisasi. Laporan keuangan kerap dianggap sebagai dokumen rahasia, padahal koperasi-koperasi besar dunia justru rutin mempublikasikan laporannya di situs web mereka. Keterbukaan inilah yang memanen kepercayaan publik.

Ada sebuah sesat pikir (mitos) yang kadung mengakar di gerakan koperasi kita: anggapan bahwa pengawasan eksternal yang ketat dan kewajiban standardisasi laporan keuangan adalah bentuk campur tangan yang melanggar prinsip kemandirian koperasi.

Padahal, logikanya justru sebaliknya. Pengawasan yang ketat dari luar adalah instrumen untuk mewujudkan prinsip koperasi itu sendiri. Tanpa pengawasan profesional, laporan keuangan berpotensi disajikan asal-asalan. Bagaimana mungkin dua koperasi bisa melakukan kerja sama, misalnya dalam bentuk sindikasi pembiayaan, jika mereka tidak saling percaya karena laporannya tidak transparan dan tidak menggunakan “bahasa akuntansi” yang sama? Keterbukaan laporan keuangan bukanlah hal negatif yang mengikis rasa percaya, justru keterbukaan itulah rahim tempat lahirnya kepercayaan.

Urgensi kolaborasi dan standardisasi ini mencapai titik didihnya saat ini, menyongsong disahkannya UU Perkoperasian yang baru. Gerakan koperasi saat ini tengah memperjuangkan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi, dengan kecenderungan mengusulkan model Institutional Protection Scheme (IPS) seperti yang sukses diterapkan BVR di Jerman.

Namun, kita harus sadar diri. LPS Koperasi menuntut tingkat kedisiplinan dan solidaritas yang tinggi. Agar LPS koperasi bisa terwujud dan beroperasi, syarat mutlaknya adalah koperasi harus mau bekerja sama. Mereka harus menyajikan laporan keuangan yang standar dan valid, bersedia diawasi secara ketat, serta tunduk pada aturan main bersama beserta seluruh konsekuensinya. Konsekuensi yang perlu dipatuhi misalnya adalah melaksanakan “rekomendasi” LPS untuk mengubah strategi manajemen bahkan personil manajemen itu sendiri agar menjadi koperasi yang sehat. Jika sudah diputuskan dalam mekanisme organisasi, setiap anggota wajib patuh. Itulah jati diri koperasi yang sesungguhnya.

Sebagai penutup, mari kita kembali merenungkan pelajaran dari para peternak susu di Belanda dan petani di Jepang. Mereka membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa banyak jumlah papan nama koperasi yang terpasang di pinggir jalan, melainkan pada seberapa erat tangan-tangan itu saling menggenggam dalam satu wadah yang kokoh, transparan, dan terpercaya. Fakta bahwa hari ini kita masih sulit bekerja sama bukanlah pembenaran untuk menyerah, melainkan tantangan sejarah yang harus kita pecahkan.

Saatnya kita membuang ego sektoral. Mari dukung penuh standardisasi pelaporan keuangan dan pengawasan yang ketat, profesional, serta independen sebagai fondasi utama menyambut LPS Koperasi. Jika untuk sekadar transparan dan bekerja sama saja kita enggan, maka kalimat penutup ini mungkin terdengar pahit namun nyata: Bila tidak mau bekerja sama, janganlah berkoperasi!