Tag Archive for: ekonomi

Menkop Ferry Juliantono Dukung Penuh Koperasi Syariah Jadi Pilar Ekonomi Umat di MUNAS Ke-3 IKOSINDO 2026

BOGOR – Gerakan koperasi syariah di Tanah Air kian mendapatkan momentum strategis dalam memperkuat kedudukannya di kancah nasional. Di tengah pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-3 Insan Koperasi Syariah Indonesia (IKOSINDO) yang berlangsung di Bogor, Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, secara terbuka menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap kebangkitan koperasi berbasis syariah.

Dukungan nyata ini menjadi angin segar bagi ratusan insan koperasi syariah yang tengah berkonsolidasi untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional.

Pesan Kuat Menkop RI: Koperasi Syariah adalah Pilar Ekonomi Umat

Dalam sambutan resminya, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyampaikan ucapan selamat sekaligus menaruh harapan besar pada hasil mufakat MUNAS Ke-3 IKOSINDO. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi ini demi melahirkan cetak biru ekonomi yang berpihak pada rakyat.

“Saya Ferry Juliantono, Menteri Koperasi Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya musyawarah nasional ketiga untuk IKOSINDO,” ujar Menkop. “Semoga MUNAS ini menjadi ajang memperkuat sinergi dan melahirkan gagasan strategis untuk kemajuan koperasi syariah di Indonesia. Mari bersama perkuat koperasi syariah sebagai pilar ekonomi umat.”

Aspirasi dari Menkop Ferry tersebut selaras dengan kehadiran jajaran regulator di lokasi acara, salah satunya Niken Wulandari, S.Tp, M.E. selaku Asdep Pembiayaan Kementerian Koperasi, yang turut mengawal jalannya sesi keilmuan dan seminar nasional di forum tersebut.

Konsolidasi Akbar di Kota Hujan

MUNAS Ke-3 IKOSINDO tahun 2026 ini diselenggarakan selama dua hari, yakni Selasa–Rabu, 23–24 Juni 2026, bertempat di Hotel Salak The Heritage, Bogor. Forum tertinggi organisasi ini mengangkat tema yang relevan dengan dinamika global: “Memperkuat Sinergi Profesionalitas dan Kolaborasi Koperasi Syariah dalam Menghadapi Krisis Global dan Mendorong Kemandirian Ekonomi Indonesia.”

Acara berskala nasional ini memikat antusiasme tinggi dari para penggerak ekonomi syariah di berbagai daerah. Tercatat sebanyak 207 peserta dan tamu undangan memadati lokasi. Delegasi yang hadir tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, melainkan merata dari Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menjawab Tantangan Krisis lewat Prinsip Syariah

Ketua PLT IKOSINDO, Wawan Wikasno, S.E., S.Sy., menjelaskan bahwa penempatan acara yang dekat dengan ibu kota bertujuan agar gaung kontribusi koperasi syariah dapat didengar langsung oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Menurutnya, model ekonomi konvensional harus mulai diimbangi dengan sistem syariah yang terbukti lebih berkeadilan.

  • Fondasi Jamaah: “Dalam perspektif Islam, sinergi dan kebersamaan merupakan fondasi penting dalam membangun kekuatan ekonomi umat. Islam mendorong umatnya untuk bersinergi, karena tangan Allah bersama jamaah,” kata Wawan.
  • Keadilan Transaksi: Model koperasi syariah dinilai lebih manusiawi karena mengedepankan prinsip antaradhi minkum (saling ridha) dalam setiap transaksi keuangan.
  • Dampak Sektor Riil: Selain aktif memberdayakan UMKM melalui jaringan nasionalnya, Baitul Maal IKOSINDO juga konsisten berada di barisan depan dalam membantu penanganan bencana alam di Indonesia.

Harapan Kolaborasi Tiga Pilar ke Depan

Untuk mewujudkan ekosistem ekonomi Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin, IKOSINDO mendesak penguatan kolaborasi solid antara tiga pilar utama, yaitu koperasi syariah, pemerintah, dan pelaku usaha. Langkah ini juga dijalankan demi mengimplementasikan nilai Al-Qur’an agar perputaran kekayaan tidak hanya berpusat di kelompok tertentu saja.

Dengan adanya dukungan lisan dan kehadiran perwakilan dari Kementerian Koperasi pimpinan Ferry Juliantono, pelaku koperasi syariah optimistis bahwa dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, perkembangan industri ini akan semakin optimal. Legitimasi dan pengakuan yang lebih kuat dari pemerintah diharapkan dapat membuka akses maslahat yang jauh lebih luas bagi kesejahteraan umat di seluruh pelosok negeri.

MUNAS Ke-3 IKOSINDO 2026, Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Koperasi Syariah Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia

BOGOR – Insan Koperasi Syariah Indonesia (IKOSINDO) resmi menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-3 Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional. Acara yang berlangsung pada Selasa–Rabu, 23–24 Juni 2026 di Hotel Salak The Heritage, Bogor ini menjadi wadah krusial untuk konsolidasi, evaluasi, dan penguatan gerakan koperasi syariah di tanah air.
MUNAS Ke-3 IKOSINDO tahun ini mengangkat tema strategis: “Memperkuat Sinergi Profesionalitas dan Kolaborasi Koperasi Syariah dalam Menghadapi Krisis Global dan Mendorong Kemandirian Ekonomi Indonesia.”

Urgensi Kebersamaan dalam Menghadapi Krisis Global

Ketua PLT IKOSINDO, Wawan Wikasno, SE., Sy., menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan berskala nasional ini sengaja dipusatkan di kawasan yang dekat dengan ibu kota negara. Tujuannya agar gaung dan dampak strategisnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan di tingkat nasional.
Menurut Wawan, tema yang diusung merupakan jawaban atas tantangan ekonomi global saat ini yang tidak bisa dihadapi secara parsial atau sendiri-sendiri.
“Dalam perspektif Islam, sinergi dan kebersamaan merupakan fondasi penting dalam membangun kekuatan ekonomi umat. Tidak mungkin ekonomi kita tumbuh dengan baik apabila berjalan sendiri-sendiri. Islam mendorong umatnya untuk bersinergi, karena tangan Allah bersama jamaah (jama’ah),” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, koperasi syariah dinilai memiliki peran yang semakin vital. Model ekonomi syariah dianggap lebih manusiawi, berkeadilan, dan mengedepankan prinsip antaradhi minkum (saling ridha) dalam setiap transaksi.

Kontribusi Nyata dan Komitmen Membangun Ekosistem

IKOSINDO yang jaringannya telah tersebar di seluruh pelosok tanah air memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam pemberdayaan UMKM. Selain di sektor ekonomi, Baitul Maal IKOSINDO juga aktif bergerak di garis depan, khususnya dalam membantu penanganan berbagai bencana alam di Indonesia.
Ke depan, IKOSINDO berkomitmen untuk terus memperjuangkan ekonomi kerakyatan berdasarkan konsep Islam Rahmatan lil ‘Alamin. Guna memperkuat ekosistem tersebut, IKOSINDO mendorong kolaborasi solid antara tiga pilar utama: koperasi syariah, pemerintah, dan pelaku usaha. Langkah ini sejalan dengan nilai Al-Qur’an (Surah Al-Hasyr ayat 7) agar kekayaan tidak hanya berputar di antara kelompok tertentu saja.
Melalui forum ini, IKOSINDO ingin menyuarakan aspirasi langsung kepada pengambil kebijakan. “Kami ingin pemerintah mendengar langsung bagaimana kontribusi nyata para pelaku koperasi syariah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia,” tambah Wawan.

Optimisme Masa Depan dan Jaringan Nasional

Wawan Wikasno menyatakan optimisme yang tinggi melihat masa depan koperasi syariah Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. IKOSINDO berharap pemerintah memberikan dukungan yang lebih kuat melalui pengakuan dan legitimasi agar pertumbuhan ekonomi syariah semakin optimal, mudah diakses, dan membawa maslahat bagi kesejahteraan umat.

Antusiasme Peserta dan Sesi Keilmuan

Agenda akbar ini dihadiri oleh 207 peserta dan tamu undangan dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain dari Pulau Jawa, delegasi juga datang dari Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain mendapatkan wawasan baru mengenai peningkatan kapasitas SDM dan profesionalisme kelembagaan melalui Seminar Nasional, peserta juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat silaturahmi serta membuka peluang jejaring bisnis (networking). Pesan utama dari seminar ini menekankan bahwa pelaku ekonomi syariah harus tangguh, bukan hanya dari modal finansial, melainkan juga kuat dalam modal ilmu dan pemahaman syariah.

Daftar Tokoh dan Pembicara yang Hadir

Acara ini dihadiri dan diisi oleh jajaran tokoh nasional, regulator, serta praktisi ahli ekonomi syariah terkemuka, antara lain:
• Niken Wulandari, S.Tp, M.E. (Asdep Pembiayaan Kementerian Koperasi Keynote Speaker)
• Dr. Mardani Ali Sera, M. Eng. (Anggota DPR RI)
• Bagus Aryo, Ph.D. (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah – KNEKS)
• Rido Arifin, S.E. (Lembaga Pengelola Dana Bergulir – LPDB)
• Pipin Sopian, S.Sos, IMRI (Dewan Pakar Ikosindo)
• Dr. H. Almuzzamil Yusuf, M.Si. (Tokoh Nasional)
• Dr. Reni Astuti, M. Si., M. PSDM. (Tokoh Koperasi Wanita)
• Dr. Romdlon Hidayat, M. Soc, Sc. (CEO Yakesma)

Sebagai organisasi yang menaungi insan koperasi syariah Indonesia, IKOSINDO menegaskan keterbukaannya bagi seluruh pihak yang ingin berkontribusi. “IKOSINDO bukan hanya untuk lembaga keuangan syariah, tetapi bagi seluruh insan yang ingin bersama-sama membangun dan memperkuat ekonomi syariah Indonesia,” tutup Wawan Wikasno.

Spin-Off Koperasi: Bukan Memecah-belah, Tapi Membangun Konglomerasi Sosial

Spin-Off Koperasi: Bukan Memecah-belah, Tapi Membangun Konglomerasi Sosial

Oleh: Iwan Rudi Saktiawan, SSi, MAg (Pakar Keuangan Mikro dan Koperasi Syariah)

Bagi sebagian pegiat koperasi, kata “spin-off” atau pemekaran usaha sering kali terdengar menakutkan. Ada kekhawatiran bahwa memisahkan unit bisnis dari induknya akan membuat koperasi menjadi kecil, boros biaya, dan kehilangan tajinya.  Ketakutan itu tidak berdasar. Spin off koperasi, di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan memberikan dampak positif. Bahkan di Gerakan Koperasi Kredit (credit union, CU), spin off menjadi sesuatu yang dianjurkan.

Bila kita membedah Pasal 110 Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 dan menyimak draf RUU Perkoperasian Pasal 44I, spin-off sebenarnya adalah strategi “naik kelas” menuju pembentukan konglomerasi sosial yang tangguh.  Kebijakan ini bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah jawaban atas tantangan zaman agar koperasi tidak lagi dipandang sebagai entitas bisnis “serba ada tapi ala kadarnya”.

Menjawab Mitos Inefisiensi

Kritik pertama yang sering muncul adalah spin-off dianggap menimbulkan inefisiensi karena biaya operasional yang membengkak. Benarkah demikian?

Secara bisnis, menyatukan unit simpan pinjam dengan unit sektor riil (seperti toko atau kebun) dalam satu manajemen sering kali menciptakan management noise atau kegaduhan tata kelola. Biaya operasional sering kali kabur karena adanya subsidi silang yang tidak sehat.

Dengan spin-off, koperasi justru menciptakan akuntabilitas yang tajam. Merujuk pada panduan International Cooperative Banking Association (ICBA), pemisahan unit keuangan dari unit dagang justru melindungi modal anggota dari risiko bisnis sektor riil yang fluktuatif. Efisiensi justru lahir dari profesionalisme: unit kebun dikelola ahli agronomi, dan unit simpan pinjam dikelola ahli keuangan.

Membangun Sinergi, Bukan Menghilangkannya

Kritik kedua adalah hilangnya sinergi. Argumen ini terbantah jika kita melihat konsep “Konglomerasi Sosial”. Dalam ekosistem spin-off, koperasi induk tidak kehilangan unitnya, melainkan bertransformasi menjadi sebuah grup atau holding.

Inilah perwujudan Prinsip ICA ke-6: Kerja Sama Antar Koperasi. Hubungan yang tadinya bersifat atasan-bawahan antar divisi, berubah menjadi hubungan bisnis profesional antar badan hukum dalam satu payung aspirasi. Anggota tetap menjadi pemilik di semua lini, namun pelayanannya jauh lebih lincah dan spesifik.

Daya Tawar yang Lebih Tajam

Terakhir, soal skala ekonomi dan daya tawar. Ada ketakutan bahwa koperasi kecil hasil pemekaran akan lemah di pasar. Faktanya, spesialisasi justru meningkatkan daya saing.

Panduan dari World Council of Credit Unions (WOCCU) menekankan bahwa keamanan dan kesehatan keuangan koperasi sangat bergantung pada fokus usaha. Entitas hasil spin-off memiliki peluang lebih besar untuk mengakses skema pembiayaan khusus sektor riil, seperti dari LPDB-KUMKM, yang mungkin sulit ditembus jika strukturnya masih menyatu dengan unit simpan pinjam.

Belajar dari Sukses CU Keling Kumang

Bukti nyata efektivitas spin-off dapat kita lihat pada Gerakan Credit Union (CU) Keling Kumang di Kalimantan Barat. Sebelum melakukan transformasi, seluruh aktivitas anggota—mulai dari pinjam uang hingga urusan pupuk—bertumpu pada satu lembaga. Ini sangat berisiko.

Setelah melakukan spin-off dan membentuk Keling Kumang Group (KKG), hasilnya luar biasa:

  1. Before: Manfaat anggota terbatas pada bunga simpanan dan pinjaman. Risiko kredit macet tinggi karena uang anggota digunakan langsung untuk membiayai usaha sektor riil yang berisiko.
  2. After: Terbentuk entitas mandiri seperti Keling Kumang Union (ritel) dan KK Agro (agribisnis). Anggota tidak hanya meminjam uang, tapi mendapatkan kepastian pasokan pupuk dan pasar untuk hasil panen mereka melalui unit yang dikelola secara profesional.

Dampaknya? Aset meningkat tajam, risiko keuangan di unit simpan pinjam terkendali, dan yang terpenting, kesejahteraan anggota terdongkrak karena koperasi hadir di setiap rantai ekonomi mereka.

Menuju Koperasi yg Lebih Maju dan Modern

Spin-off adalah jembatan menuju masa depan koperasi yang lebih modern. Dengan dukungan Pasal 44I dalam Draf RUU Perkoperasian yang akan datang, koperasi Indonesia memiliki payung hukum untuk mekar dan tumbuh besar.

Kita harus berhenti berpikir bahwa koperasi yang sukses adalah koperasi yang memborong semua urusan dalam satu atap. Koperasi yang benar-benar besar adalah koperasi yang mampu melahirkan unit-unit usaha mandiri yang saling menguatkan, membentuk sebuah konglomerasi sosial yang tidak hanya mengejar profit, tapi konsisten pada jati diri dan kesejahteraan anggota.

Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Ekonomi Modern

Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Ekonomi Modern

Oleh: Salma Ashfiya (Mahasiswi Institut Agama Islam SEBI)

Di tengah dinamika sistem ekonomi global yang kerap diwarnai ketimpangan, krisis finansial, dan eksploitasi sumber daya, muncul pertanyaan mendasar: apakah sistem ekonomi hari ini benar-benar berorientasi pada kesejahteraan manusia? Islam sebagai agama yang komprehensif menawarkan konsep ekonomi yang tidak hanya berbasis pertumbuhan, tetapi juga kemaslahatan. Salah satu konsep fundamental dalam ekonomi Islam adalah maqashid syariah.

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa maqashid syariah bertujuan menjaga lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khams), yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.”
(QS. Al-Anbiya: 107)

Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh ajaran Islam, termasuk sistem ekonominya, bertujuan menghadirkan rahmat dan kemaslahatan bagi manusia.

  • Maqashid Syariah dalam Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Dalam konteks ekonomi, menjaga harta berarti melindungi kepemilikan yang sah dan mencegah praktik yang merugikan. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…” (QS. An-Nisa: 29)

Larangan riba juga ditegaskan dalam Al-Qur’an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam sistem ekonomi modern, prinsip ini diimplementasikan melalui lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta menghindari bunga (interest). Sistem ini menekankan keadilan distribusi risiko dan transparansi transaksi.

Menurut penelitian oleh Mohammad Hashim Kamali (2008), maqashid syariah memberikan kerangka normatif yang fleksibel untuk menjawab tantangan kontemporer, termasuk dalam sektor keuangan modern. Sementara itu, M. Umer Chapra (2008) menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam harus berorientasi pada keadilan sosial dan stabilitas makroekonomi, bukan sekadar profit maksimal.

  • Perlindungan Jiwa dan Distribusi Kesejahteraan (Hifz an-Nafs)

Menjaga jiwa berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Islam menekankan pentingnya solidaritas sosial melalui zakat dan sedekah. Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak beriman seseorang di antara kalian yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan.” (HR. Thabrani)

Instrumen zakat ditegaskan dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka…” (QS. At-Taubah: 103)

Dalam sistem ekonomi modern, zakat, infak, dan wakaf dapat diintegrasikan dengan kebijakan fiskal untuk menciptakan jaring pengaman sosial. Penelitian oleh Habib Ahmed (2011) menunjukkan bahwa integrasi sektor sosial Islam dengan sektor keuangan komersial mampu meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan struktural.

  • Pengembangan Akal dan Sumber Daya Manusia (Hifz al-‘Aql)

Menjaga akal berarti mendorong pendidikan dan inovasi. Wahyu pertama yang turun adalah:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.” (QS. Al-‘Alaq: 1)

Ayat ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai fondasi peradaban. Dalam ekonomi modern, investasi pada pendidikan, riset, dan teknologi sejalan dengan prinsip maqashid karena meningkatkan kualitas manusia dan produktivitas ekonomi.

Menurut penelitian Jasser Auda (2008), pendekatan maqashid bersifat sistemik dan multidimensional, sehingga dapat menjadi kerangka evaluasi kebijakan publik, termasuk dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

  • Keberlanjutan dan Perlindungan Generasi (Hifz an-Nasl)

Konsep menjaga keturunan relevan dengan pembangunan berkelanjutan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”
(QS. Al-A’raf: 56)

Prinsip ini selaras dengan konsep sustainable development. Aktivitas ekonomi tidak boleh merusak lingkungan atau mengorbankan generasi mendatang. Industri halal yang ramah lingkungan, green sukuk, serta investasi berkelanjutan merupakan bentuk aktualisasi maqashid dalam ekonomi modern.

  • Etika dan Spiritualitas dalam Aktivitas Ekonomi (Hifz ad-Din)

Menjaga agama berarti memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor moral. Rasulullah SAW bersabda:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi)

Etika bisnis seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi indikator penting keberhasilan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi berbasis maqashid tidak hanya menilai pertumbuhan PDB, tetapi juga integritas pelaku ekonomi dan dampak sosialnya.

Tantangan dan Reorientasi Ekonomi Syariah

Implementasi maqashid syariah dalam sistem ekonomi modern menghadapi tantangan globalisasi dan dominasi paradigma kapitalistik. Oleh karena itu, dibutuhkan reorientasi menuju ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Maqashid syariah dapat dijadikan indikator evaluasi kebijakan: apakah suatu kebijakan menjaga lima tujuan utama syariah atau justru merusaknya?

Dengan integrasi antara sektor komersial dan sosial, penguatan literasi ekonomi syariah, serta inovasi teknologi seperti fintech syariah dan wakaf digital, maqashid syariah dapat diwujudkan secara lebih konkret di era modern.

Pada akhirnya, maqashid syariah bukan sekadar konsep normatif, melainkan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat kesejahteraan. Ketika prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benar-benar menjadi landasan, maka sistem ekonomi akan bergerak menuju keadilan dan keberlanjutan yang hakiki.

Zakat dan Produktifitas Ekonomi Umat

Salah satu hikmah lain dari ibadah zakat yang juga perlu kita perhatikan adalah dari sisi ekonomi. Pengenaan zakat atas berbagai ragam jenis harta dan profesi, dari mulai sektor pertanian, peternakan, keuangan dan bahkan hingga sektor jasa sekalipun, tentu membawa pengaruh dan dampak signifikan pada sisi produktifitas ekonomi baik langsung maupun tidak langsung.