Optimalisasi Koperasi Syariah sebagai Lembaga Pembiayaan UMKM Berkelanjutan

Optimalisasi Koperasi Syariah sebagai Lembaga Pembiayaan UMKM Berkelanjutan

Oleh: Siti Fatma Azbilia (Mahasiswi Institut Agama Islam SEBI)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, UMKM terbukti mampu menjaga aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2025 terdapat sekitar 65,5 juta UMKM yang berkontribusi sekitar 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan UMKM sangat menentukan ketahanan ekonomi Indonesia.

Namun, besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemudahan memperoleh akses pembiayaan. Banyak pelaku UMKM masih terkendala keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, lemahnya pencatatan usaha, hingga sulitnya mengakses lembaga keuangan formal. Kondisi ini membuat beberapa UMKM sulit berkembang dan menjadi lebih kompetitif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 untuk mendorong bank dan lembaga keuangan non-bank untuk membantu UMKM mendapatkan pembiayaan dengan skema yang lebih mudah, cepat, murah, dan inklusif. Ini dilakukan karena mereka menyadari betapa pentingnya akses pembiayaan.

Sebaliknya, pembangunan Indonesia saat ini berfokus pada keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), pengembangan ekonomi hijau, dan Visi Indonesia Emas 2045. Menurut dokumen arah kebijakan RPJMN 2025–2029, fokus pembangunan nasional terletak pada pengembangan UMKM, ekonomi syariah, ekonomi hijau, dan koperasi. Akibatnya, diperlukan lembaga pembiayaan yang tidak hanya mampu menyediakan modal usaha, tetapi juga mampu mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk berkembang secara berkelanjutan. Koperasi syariah adalah salah satu organisasi yang memiliki potensi besar.

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kebersamaan, dan pemberdayaan anggota. Ini membedakannya dari lembaga keuangan yang hanya mengejar keuntungan finansial. Koperasi syariah menempatkan kesejahteraan anggota sebagai prioritas utama. Pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga membantu mengembangkan ekonomi melalui pendampingan usaha, pelatihan keuangan, dan penguatan anggota. Koperasi syariah memiliki posisi strategis untuk membantu pertumbuhan UMKM karena karakteristik ini.

Koperasi syariah menggunakan berbagai akad untuk melakukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Untuk pembiayaan usaha yang sedang berkembang, akad mudharabah dan musyarakah dapat digunakan. Untuk perbedaan, akad murabahah dapat digunakan untuk membeli bahan baku dan peralatan usaha, sedangkan akad ijarah dapat digunakan untuk membiayai sewa alat produksi. Selain menghindari praktik riba, fleksibilitas akad tersebut memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik bisnis anggota.

Selain memperkuat pembiayaan syariah, digitalisasi juga harus mengubah koperasi syariah. Pengembangan teknologi telah mengubah cara orang mendapatkan layanan keuangan. Layanan seperti pendaftaran anggota secara daring, pengajuan pembiayaan digital, pembayaran melalui QRIS, dan pencatatan keuangan berbasis aplikasi dapat disediakan oleh koperasi dengan lebih cepat, transparan, dan efektif. Teknologi tidak hanya meningkatkan layanan, tetapi juga membantu koperasi masuk ke komunitas yang sebelumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan formal. Kebijakan OJK tentang pembiayaan UMKM menekankan betapa pentingnya menggunakan teknologi informasi untuk membuat ekosistem pembiayaan lebih inklusif.

Selain itu, koperasi syariah memiliki kesempatan untuk membantu mendukung ekonomi berkelanjutan dengan menerapkan pembiayaan hijau, yang merupakan pembiayaan yang ditujukan pada kegiatan ekonomi yang  menjaga kelestarian lingkungan dan menghasilkan keuntungan ekonomi. Ini dapat diterapkan melalui pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pertanian organik, pengelolaan sampah, usaha daur ulang, energi terbarukan skala kecil, produk ramah lingkungan, dan ekonomi sirkular kreatif. Koperasi syariah tidak hanya meningkatkan produksi UMKM tetapi juga mendorong usaha yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui pembiayaan tersebut.

Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di seluruh negeri, peluang tersebut semakin terbuka. Menurut Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp12.561 triliun hingga Oktober 2025, tumbuh 23,2% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan syariah kepada sektor UMKM mencapai sekitar Rp165 triliun hingga September 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah memiliki kapasitas yang semakin besar untuk membantu sektor riil, termasuk membangun usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berfokus pada keberlanjutan.

Namun, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk memaksimalkan fungsi koperasi syariah. Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia, tingkat literasi digital yang rendah, dan kurangnya inovasi produk pembiayaan. Selain itu, tidak banyak koperasi syariah yang secara khusus mengembangkan pembiayaan berbasis kemitraan hijau. Namun, perhatian yang meningkat terhadap masalah lingkungan membuka peluang baru bagi koperasi untuk meningkatkan layanan mereka sekaligus meningkatkan daya saing mereka.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan produk pembiayaan yang inovatif, dan percepatan digitalisasi layanan adalah cara untuk memperkuat koperasi syariah. Untuk mencapai hal ini, perlu bekerja sama dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan melakukan hal ini, koperasi syariah tidak hanya dapat berfungsi sebagai lembaga pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), tetapi juga dapat berfungsi sebagai katalisator untuk pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan kesejahteraan yang merata serta menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks tersebut, koperasi syariah