BMT: Peran Strategis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mendukung Kesejahteraan UMKM di Era Digital

Author: Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani

Mahasiswi STEI SEBI

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Menurut Nawawi (2009), BMT merupakan kelompok orang yang bersatu untuk memberikan pelayanan keuangan yang mendukung usaha produktif dan peningkatan taraf hidup anggota. Dengan fokus pada prinsip syariah, BMT menawarkan solusi keuangan yang inklusif dan adil bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan.

Sejarah perkembangan BMT di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang merupakan bank syariah pertama di negara ini. Meskipun BMI berhasil membuka jalan bagi keuangan syariah, layanan yang diberikan masih belum sepenuhnya menjangkau usaha kecil dan menengah. Dari sinilah muncul gagasan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro berbasis syariah, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT. Kehadiran BMT diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan, khususnya di pelosok daerah yang sulit dijangkau oleh bank-bank konvensional (Sudarsono, 2012). Sejalan dengan hal tersebut, BMT didirikan dengan tujuan menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian (Ridwan, 2013). Fungsi utama BMT terbagi menjadi dua bagian, yaitu Baitul Maal (pengelolaan zakat, infak, sedekah) dan Baitul Tamwil (pengembangan ekonomi melalui pembiayaan). Dengan kedua fungsi ini, BMT berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya UMKM, dengan menyediakan modal usaha serta layanan keuangan lainnya. 

Selain itu,sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), BMT memiliki dasar hukum yang kuat. BMT di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengikuti UU LMK No.1 Tahun 2013 dan Peraturan OJK No.61/PJOK 05/2015.. Sementara BMT yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UMKM dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), dengan dasar hukum UU Perkoperasian No.25 Tahun 1992. Meskipun ada perbedaan otoritas, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan berbasis syariah. Namun, perkembangan teknologi saat ini memberikan tantangan tersendiri bagi BMT. Di era digital, teknologi finansial atau fintech menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Banyak platform berbasis peer-to-peer lending yang bermunculan dan memberikan layanan keuangan dengan cepat dan mudah. Untuk tetap relevan, BMT harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan anggota dalam mengakses layanan keuangan. Dengan adanya inovasi digital, BMT bisa menjangkau lebih banyak masyarakat dan memperluas layanannya.

Namun, di sisi lain, BMT menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi teknologi. Mulai dari keterbatasan modal untuk mengembangkan infrastruktur digital hingga kurangnya regulasi yang secara khusus mengatur BMT dalam penggunaan teknologi ini. Tantangan lainnya adalah persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan konvensional dan fintech, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, meskipun menghadapi berbagai tantangan, BMT tetap memiliki peran yang signifikan dalam mendukung UMKM di Indonesia. Dengan menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, BMT membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan. Banyak UMKM yang mampu berkembang berkat dukungan pembiayaan dari BMT, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan lainnya.

Kolaborasi antara BMT dan teknologi juga membuka peluang baru bagi UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi, BMT dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, BMT juga dapat memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok daerah yang belum terjamah oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan peran tersebut, BMT memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip syariah, BMT tidak hanya memberikan layanan keuangan yang inklusif, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.. Di era digital ini, tantangan yang dihadapi BMT adalah bagaimana beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan kompetitif. Jika mampu berkolaborasi dengan teknologi, BMT berpotensi untuk tumbuh lebih besar dan berperan lebih signifikan dalam mendorong kesejahteraan UMKM di Indonesia.

Penyunting: Muhammad Nur Bintang Saputra