Tag Archive for: lkm

Koperasi Bukan SRO: Meluruskan Salah Kaprah “Kemandirian” yang Menyesatkan

/0 Comments/in , /by

Koperasi Bukan SRO: Meluruskan Salah Kaprah “Kemandirian” yang Menyesatkan

Oleh: Iwan Rudi Saktiawan, SSi, MAg

Ada sebuah kekeliruan fatal yang belakangan ini beredar di kalangan penggiat koperasi yakni anggapan bahwa koperasi adalah sebuah Self-Regulatory Organization (SRO). Narasi ini sering kali digunakan untuk membangun klaim bahwa koperasi “kebal” dari pengawasan otoritas negara karena dianggap memiliki status tersebut. Namun, jika kita membedah lebih dalam secara konseptual dan hukum, menyamakan koperasi dengan SRO bukan hanya salah kaprah secara terminologi, tetapi juga berbahaya bagi keberlanjutan gerakan koperasi itu sendiri.

Mengapa Koperasi Bukan SRO?

Untuk meluruskan benang kusut ini, kita harus kembali ke definisi fundamental. SRO adalah organisasi non-pemerintah yang memegang tanggung jawab statuter untuk meregulasi anggotanya melalui penegakan aturan perilaku demi praktik industri yang adil dan efisien. Sebuah organisasi disebut SRO bukan karena ia mengelola dirinya sendiri, melainkan karena ia menjalankan fungsi publik yang didelegasikan oleh negara.

Berikut adalah perbedaan mendasar antara tata kelola mandiri koperasi dengan fungsi SRO:

Aspek Perbedaan

Tata Kelola Mandiri Koperasi (Self-Governance)

Fungsi Regulasi Mandiri (SRO)

Basis Operasional

Prinsip demokrasi ekonomi (satu anggota, satu suara).

Delegasi otoritas publik untuk pengawasan pasar.

Fokus Pengaturan

Hubungan internal antara pengurus, pengawas, dan anggota.

Hubungan antara pelaku pasar dengan standar industri nasional.

Implikasi Hukum

Mengikat secara internal melalui AD/ART.

Mengikat secara eksternal sebagai hukum positif atau kuasi-hukum.

Tujuan Utama

Memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial anggota.

Menjamin keadilan, efisiensi, dan stabilitas pasar keuangan.

Di Indonesia, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995, entitas yang diakui sebagai SRO hanyalah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Sementara itu, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang tidak memiliki mandat hukum untuk membuat aturan yang mengikat pihak luar atau publik.

Jebakan “Rubah Menjaga Kandang Ayam”

Kekeliruan terminologi ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum pengurus koperasi keuangan untuk menghindari pengawasan negara. Padahal, koperasi keuangan (seperti KSP dan KSPPS) memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan koperasi sektor riil. Koperasi keuangan adalah usaha yang memiliki risiko tinggi (high risk).

Koperasi keuangan beroperasi di atas fondasi kepercayaan anggota. Namun, terdapat celah berupa asimetri informasi—di mana pengurus memiliki informasi lebih banyak dibandingkan anggota—yang memicu munculnya moral hazard. Moral hazard terjadi ketika pengurus mengambil tindakan berisiko tinggi karena merasa konsekuensi negatifnya akan ditanggung oleh anggota.

Membiarkan koperasi keuangan tanpa pengawasan eksternal ibarat membiarkan “rubah menjaga kandang ayam”. Meskipun koperasi mengelola dana anggotanya sendiri, kegagalan satu koperasi akan berdampak sistemik, yakni menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh gerakan koperasi.

Kemandirian Tidak Berarti Imunitas

Prinsip “Otonomi dan Independensi” dari International Cooperative Alliance (ICA) sering kali disalahpahami. Kemandirian koperasi berarti keputusan strategis berada di tangan anggota, bukan di bawah kendali pemodal luar atau intervensi politik. Hal ini bukan berarti koperasi bebas dari kepatuhan terhadap hukum negara atau pengawasan prudensial.

Justru, pengawasan eksternal adalah syarat mutlak (necessary condition) bagi keberlanjutan jangka panjang koperasi. Pengawasan pemerintah tidak bertujuan mengambil alih hak suara anggota, melainkan untuk memastikan:

  • Standarisasi Pelaporan: Melalui audit berkala oleh pihak ketiga independen.
  • Manajemen Risiko: Penerapan rasio likuiditas dan kecukupan modal.
  • Uji Kelayakan (Fit and Proper Test): Memastikan pengurus memiliki kompetensi dan integritas yang teruji.

Belajar dari Praktik Global

Negara-negara dengan gerakan koperasi yang maju justru menerapkan pengawasan ketat yang setara dengan perbankan. Berikut adalah potret pengawasan di berbagai negara:

  1. Jerman: Bank koperasi (Genossenschaftsbanken) tunduk sepenuhnya pada pengawasan Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) untuk menjaga integritas pasar.
  2. Prancis: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) mengawasi bank koperasi dengan aturan perbankan yang sama seperti bank komersial, termasuk standar modal Basel III.
  3. Amerika Serikat: Serikat kredit (credit unions) diawasi secara eksklusif oleh lembaga pemerintah federal, yaitu National Credit Union Administration (NCUA).

Penutup

Kemandirian koperasi tidak boleh dipertukarkan dengan ketiadaan pengawasan. Memosisikan koperasi sebagai SRO adalah kekeliruan konseptual yang mengancam kredibilitas koperasi sebagai soko guru perekonomian kita. Anggota koperasi adalah warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan negara dari risiko salah kelola. Oleh karena itu, pengawasan eksternal yang transparan, akuntabel, dan profesional bukan untuk mengekang, melainkan untuk memperkuat kemandirian koperasi di masa depan.

Berkoperasi, Supaya Tidak Gagal di Awal

/0 Comments/in , /by

Berkoperasi, Supaya Tidak Gagal di Awal

Oleh: Iko Musmulyadi (Sociopreneur dan Pegiat Koperasi)

Saya diminta oleh komunitas Karya Bakti Pasundan (KBP) untuk ikut merintis dan mengembangkan pendirian koperasi. Permintaan ini saya terima bukan sekadar sebagai amanah teknis, tapi sebagai tanggung jawab moral dan dakwah, mengingat koperasi yang akan didirikan ini berbasis syariah. Terlebih, diluar sana, terlalu banyak koperasi lahir dengan semangat tinggi, lalu mati pelan-pelan di usia sangat muda.

Catatan ini saya tulis sebagai early warning.

Koperasi KBP yang akan kita dirikan nanti jangan hanya hidup di awal. Jangan berdiri semata karena menjalankan program turunan dari atas. Jika itu satu-satunya motivasi, koperasi sangat berpotensi mandeg, stagnan, bahkan tumbang sebelum benar-benar berfungsi.

Perlu ditegaskan: tidak salah koperasi lahir dari program top-down. Itu sah. Asal kita sadar satu hal penting: berkoperasi bukan sekadar mendirikan badan hukum, melainkan membangun ekosistem ekonomi berbasis kesadaran bersama . Di titik inilah banyak koperasi gagal sejak start.

Lalu, bagaimana mengantisipasi kegagalan di awal?

Pertama, Menyiapkan Basis Komunitas yang Kuat

Kekuatan utama koperasi bukan pada modal uang, melainkan modal sosial: komunitas.
Data awal menunjukkan, WAG KBP memiliki 317 anggota. Ini adalah modal sosial yang luar biasa. Ini raw material utama koperasi. Tinggal satu pertanyaan krusial:
apakah mereka punya kesadaran berkoperasi?

Pengalaman saya di koperasi sebelumnya memberi pelajaran penting. Koperasi didirikan secara top-down: ada program, ada instruksi, lalu koperasi dibentuk agar “ada” dan “jalan”. Akibatnya, koperasi hadir hanya sebagai formalitas administrative, jauh dari ruh dalah ekonomi anggota.

Dari lebih 300 anggota komunitas, waktu itu yang mendaftar sebagai anggota koperasi dengan kesadaran sendiri awalnya hanya sekitar 10%. Dan dari jumlah itu, tidak semuanya aktif. Masalah utamanya bukan karena anggota tidak peduli ekonomi, melainkan karena tidak ada edukasi dan aktivasi anggota.

Padahal, filosofi koperasi sangat jelas: dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.
Jika anggota tidak paham:
• apa itu koperasi,
• apa bedanya dengan lembaga keuangan lain,
• apa hak dan kewajibannya,
• serta apa manfaat jangka panjangnya,
maka jangan heran jika koperasi sepi partisipasi.

Karena itu, di koperasi KBP yang akan kita hadirkan ini, Penulis menekankan satu hal:
edukasi berkoperasi harus menjadi agenda awal dan berkelanjutan.
Bukan acara sekali jadi, bukan formalitas RAT semata. Bahkan sejak awal semua anggota dilibatkan, dimintai partisipasinya, pendapatnya atau pandangannya, dalam proses awal pendirian koperasi.

Aktivasi anggota melalui diskusi, pelibatan usaha, komunikasi intensif, dan transparansi adalah kunci agar koperasi tidak hanya berdiri, tapi bertumbuh.

Kedua, Menyiapkan SDM yang Mumpuni

Kesalahan fatal berikutnya dalam pengelolaan koperasi adalah asumsi:
“Tenang saja, nanti juga jalan sendiri.”
Ini keliru besar.

Koperasi adalah entitas bisnis sekaligus organisasi sosial. Maka ia membutuhkan SDM yang paham dua sisi ini sekaligus. Bukan sekadar orang yang “siap membantu”, tapi siap bekerja secara profesional.

Dalam operasionalnya nanti sejak awal, minimal harus disiapkan tiga staf utama:
• Manajer, yang mengelola operasional harian dan menjaga arah koperasi.
• Kasir, yang mengelola arus keuangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
• Marketing, yang memahami kondisi lapangan dan menjadi ujung tombak penggerak usaha.
Tiga peran ini tidak bisa dirangkap oleh satu orang.

Saya pernah berada di posisi itu: satu orang, tiga peran. Hasilnya?
Kelelahan. Keteteran. Fokus terpecah.

Saya didorong mengejar target pembiayaan (karena koperasi dianggap semata entitas bisnis), sementara fungsi sosial koperasi terabaikan. Ini bukan hanya tidak sehat, tapi juga menyimpang dari jati diri koperasi.

Karena itu, koperasi KBP perlu berani sejak awal:
• menyiapkan minimal tiga staf inti,
• lalu mengirim mereka magang ke KSPPS Muamalah Mandiri di Depok,
agar mereka memahami praktik koperasi yang sehat, bukan sekadar teori.
Tanpa SDM yang siap, jangan berharap koperasi bisa berjalan sesuai harapan.

Ketiga, Menyiapkan Kantor yang Memadai

Sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan: fasilitas kerja.
Koperasi membutuhkan kantor yang layak. Bukan sekadar simbol eksistensi, tapi pusat koordinasi, pelayanan anggota, dan pengelolaan usaha.

Manajer, kasir, dan marketing membutuhkan:
• ruang kerja yang jelas,
• meja dan kursi yang layak,
• laptop dan alat komunikasi,
• perlengkapan administrasi yang memadai.

Pengalaman buruk kembali saya rasakan di koperasi sebelumnya: bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Akibatnya, pelayanan tidak optimal, SDM cepat lelah, dan koperasi kehilangan profesionalismenya.

Untuk koperasi KBP ke depan, kita harus berani menyiapkan fasilitas kerja sejak awal, minimal yang mendukung optimalisasi kerja tiga SDM inti di atas. Ini bukan pemborosan, tapi investasi keberlangsungan koperasi.

Penutup

Koperasi tidak gagal karena ide yang salah. Koperasi gagal karena fondasi yang lemah sejak awal. Jika komunitas tidak diedukasi, jika SDM tidak disiapkan, jika sistem kerja dan fasilitas diabaikan, maka koperasi hanya akan hidup di proposal, bukan di realitas.

Berkoperasi bukan sekadar mendirikan lembaga. Ia adalah proses menumbuhkan kesadaran, membangun kepercayaan, dan menjaga konsistensi.

Dan semua itu harus dimulai sejak awal.

Bandung, 11 Februari 2026

Zakat, Wakaf, dan Pembangunan Umat: Revitalisasi Keuangan Sosial Islam di Era Modern

/0 Comments/in , /by

Zakat, Wakaf, dan Pembangunan Umat: Revitalisasi Keuangan Sosial Islam di Era Modern

Oleh: Muhammad Nur Bintang Saputra, S.E., AWPS

Program Magister Ekonomi Islam – IAI SEBI

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, seperti fluktuasi harga energi, krisis pangan, dan ketimpangan distribusi kekayaan, dunia kembali menengok sistem ekonomi alternatif yang lebih berkeadilan. Salah satu sistem yang kini banyak diperbincangkan adalah ekonomi Islam yang merupakan sebuah sistem yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan harta, tetapi juga menata keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial. Pendekatan yang menghadirkan konsep keuangan sosial Islam sebagai solusi nyata untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan membangun masyarakat yang mandiri serta berdaya saing (Nasution et al.,2025).

Keuangan Sosial Islam: Fondasi Keadilan Ekonomi

Keuangan sosial Islam merupakan sistem keuangan yang berorientasi pada kemaslahatan sosial. Instrumen utamanya meliputi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang seluruhnya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan.

Landasan normatifnya bersumber dari Al-Qur’an, antara lain:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”
(QS. At-Taubah [9]: 103)

Menurut Islamic Sosial Finance Report (2020) keuangan sosial Islam diidentifikasikan pada tiga kategori utama yaitu:

  1. Instrumen tradisional Islam berbasis filantropi; zakat, sedekah, dan wakaf.
  2. Yayasan berbasis kerja sama; qard dan kafalah
  3. Bentuk modern lainnya dari layanan keuangan Islam, yaitu keuangan mikro syariah; sukuk, takaful

Global Islamic Finance Report (2020) menjelaskan bahwa keuangan sosial Islam berperan penting sebagai jaring pengaman sosial dan sumber pembiayaan alternatif yang terdiri dari instrument dan struktur kelembagaan yang berakar pada filantropi. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Qatar bahkan telah mengintegrasikan pengelolaan zakat dan wakaf ke dalam strategi pembangunan nasional (Bonang et al., 2026). Melalui penguatan lembaga zakat, dana sosial dapat disalurkan tidak hanya dalam bentuk konsumtif, tetapi juga produktif, misalnya melalui pemberdayaan UMKM berbasis syariah, pembiayaan mikro, dan program sosial berkelanjutan. Dengan cara ini, keuangan sosial Islam berkontribusi langsung terhadap pemerataan ekonomi.

Keberlanjutan Lembaga Zakat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Dalam dunia yang penuh dinamika, lembaga zakat menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan sosial. Namun, lembaga ini juga menghadapi tantangan besar: ketidakstabilan ekonomi global berdampak pada daya bayar muzakki dan meningkatnya jumlah mustahik.

Untuk bertahan, lembaga zakat dituntut melakukan inovasi. Beberapa strategi yang kini banyak diterapkan meliputi:

  1. Digitalisasi layanan zakat, seperti aplikasi online dan pembayaran berbasis QRIS.
  2. Diversifikasi program zakat produktif, misalnya pembiayaan usaha kecil, pertanian syariah, dan pelatihan kerja.
  3. Transparansi dan tata kelola yang baik, agar kepercayaan publik meningkat.

Keberlanjutan lembaga zakat tidak hanya bergantung pada sistem manajemen, tetapi juga dukungan masyarakat dan pemerintah. Integrasi zakat dengan kebijakan sosial nasional akan menjadikan lembaga ini lebih tangguh menghadapi krisis global. Instrumen tersebut bukan sekadar mekanisme finansial, tetapi juga sarana membangun solidaritas sosial dan keadilan ekonomi. Dengan mengoptimalkan dana sosial Islam, negara dapat membiayai program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tanpa bergantung pada sistem bunga yang dilarang.

Integrasi keuangan sosial dan fiskal Islam menjadi kunci menuju pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berkeadilan. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui keadilan distribusi dan keberkahan rezeki membentuk ekosistem ekonomi Islam diyakini mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan nilai kemanusiaannya. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan sekadar teori, tetapi jalan menuju kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

 

Indonesia Menjadi Produsen Ekonomi Syariah Dunia: Potensi Besar, Tantangan Nyata

/0 Comments/in /by

Penulis: Tsabita Nuha Kautsar Ilmi Ar-Rabbani

(Mahasiswa IAI SEBI and Beasiswa 100%)

Indonesia Menjadi Produsen Ekonomi Syariah Dunia: Potensi Besar, Tantangan Nyata

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kini berada pada momentum penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah. Tidak berlebihan jika banyak pihak meyakini bahwa Indonesia berpeluang besar menjadi produsen ekonomi syariah dunia, bukan hanya sebagai pasar.

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa proyeksi aset keuangan syariah Indonesia pada Kuartal I 2025 mencapai 25,1% dengan total aset sebesar Rp 9.529,21 triliun. Angka ini mencerminkan pertumbuhan konsisten industri keuangan syariah, khususnya di sektor perbankan. Tak hanya itu, Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024 menempatkan Indonesia pada peringkat 3 dunia, setelah Malaysia dan Arab Saudi. Capaian ini didukung oleh kekuatan di sektor makanan halal, fesyen muslim, dan pariwisata halal yang terus berkembang.

Peluang Strategis: Dari UMKM hingga Pasar Global

  • Industri Halal: Indonesia punya potensi besar sebagai pemasok utama, khususnya di bidang makanan halal dan modest fashion, sebagaimana terlihat dari data Bank Indonesia tahun 2022 yang menunjukkan bahwa total pangsa pasar industri halal Indonesia terhadap pangsa pasar global itu mencapai 11,34% dan diproyeksikan akan meningkat sebesar 14,96% pada 2025.
  • UMKM Syariah: Lebih dari 65 juta UMKM dapat menjadi motor penggerak dengan dukungan pembiayaan syariah.
  • Pasar Modal Syariah: Kapitalisasi pasar saham syariah Indonesia sudah mencapai mencapai Rp8.485,79 triliun sejak awal tahun sampai 8 Agustus 2025 (year to date/ytd). Nilai tersebut melonjak 24,33 persen dari posisi di 2024 yang senilai Rp6.825,31 triliun.

Meski peluang terbuka lebar, jalan menuju “produsen ekonomi syariah dunia” bukan tanpa hambatan:

  • Literasi Keuangan Syariah Masih Rendah: Survei OJK 2025 menunjukkan Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing tercatat menjadi 43,42 persen dan 13,41 persen. Sedangkan indeks literasi dan inklusi keuangan konvensional (metode keberlanjutan) masing-masing 66,45 persen dan 79,71 persen, jauh tertinggal dari literasi keuangan konvensional.
  • Sertifikasi Halal UMKM: Masih banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan dalam proses sertifikasi halal karena biaya, akses informasi, dan birokrasi.
  • Ekspor Produk Halal: Indonesia masih lebih banyak mengimpor dibanding mengekspor produk halal. Padahal, untuk menjadi produsen global, ekspor harus diperkuat.

Agar mimpi besar ini terwujud, perlu sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sudah menyiapkan roadmap, namun implementasi di lapangan butuh akselerasi nyata.

Industri, terutama bank dan lembaga keuangan syariah, perlu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM halal. Sementara masyarakat bisa mendukung dengan meningkatkan literasi, menggunakan produk halal, dan mengutamakan layanan keuangan syariah.

Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Potensi pasar besar, dukungan regulasi, serta meningkatnya kesadaran halal menjadi modal utama. Namun, tanpa strategi yang konkret, Indonesia hanya akan menjadi konsumen besar, bukan produsen utama.

Jika literasi, sertifikasi, dan ekspor halal bisa ditingkatkan, bukan mustahil dalam satu dekade ke depan Indonesia benar-benar tampil sebagai produsen ekonomi syariah dunia.

Penyunting: Muhammad Nur Bintang Saputra

Strategi dan Tantangan Transformasi Koperasi Syariah di Era Digital

/0 Comments/in /by

Penulis: Siti Fatma Azbilia

(Mahasiswa IAI SEBI and Beasiswa 100% BSI schoolarship)

Dalam beberapa dekade terakhir, Koperasi syariah menjadi peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat berbasis syariah, dengan prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan komunitas. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah koperasi syariah, Peningkatan ini didukung oleh regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang Perkoperasian dan fatwa DSN-MUI, yang memberikan legitimasi terhadap operasional koperasi syariah (Ginting et al., 2025)

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan prinsip syariah seperti adil, transparansi, dan kebersamaan. Ini membuatnya penting untuk memfasilitasi akses keuangan bagi setiap orang dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, perkembangan ekonomi yang sangat cepat membawa banyak tantangan bagi koperasi syariah, misalnya perubahan teknologi, kebijakan ekonomi, dan persaingan dengan lembaga keuangan lain. Maka, koperasi syariah harus berubah agar tetap relevan dan bisa bersaing.(Wicaksana & Rachman, 2018)

Tantangan yang dihadapi koperasi syariah

            Memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi masyarakat dan UMKM, koperasi syariah menghadapi berbagai tantangan signifikan di era digital. Tantangan-tantangan ini mencakup aspek internal koperasi maupun eksternal yang berkaitan dengan dinamika pasar dan teknologi.

  1. Persaingan dengan Lembaga Keuangan lainnya: Koperasi syariah harus memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Lembaga keuangan lainnya, yang biasanya memiliki sumber daya yang lebih besar. Untuk melakukannya, mereka harus menggunakan strategi yang berfokus pada nilai tambah, seperti pendekatan berbasis komunitas dan produk yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.
  2. Peraturan dan Regulasi: Koperasi di Indonesia juga harus berhadapan dengan kompleksitas peraturan dan regulasi yang berlaku. Koperasi perlu mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti laporan keuangan, perpajakan, dan ketentuan ketenagakerjaan
  3. Perubahan Ekonomi Dunia: Kestabilan koperasi syariah juga terpengaruh oleh krisis keuangan, perang dagang, dan perubahan kebijakan ekonomi internasional. Agar dapat bertahan dalam ekonomi yang tidak stabil, koperasi harus memiliki pendekatan yang efektif untuk mengurangi risiko.
  4. Edukasi dan Literasi Keuangan: Banyak Masyarakat yang masih belum memahami sepenuhnya konsep keuangan syariah, termasuk koperasi syariah. Oleh karena itu, untuk memperluas basis anggota dan memastikan bahwa semua masyarakat memahami lebih baik manfaat bergabung dalam koperasi syariah. (Fauzi & Pratama, 2025)

Strategi Koperasi Syariah

  1. Kolaborasi dengan Fintech Syariah: Koperasi syariah dapat memperkuat posisinya dengan bekerja sama dengan fintech, atau perusahaan teknologi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Ini dapat membantu dalam menciptakan layanan digital yang inovatif, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan basis anggota.
  2. Variasi Produk dan Layanan: Koperasi syariah dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan solusi keuangan yang lebih lengkap bagi anggotanya dengan variasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
  3. Penguatan Modal Sosial: Komunitas koperasi syariah adalah kekuatan utamanya. Oleh karena itu, membangun modal sosial melalui meningkatkan hubungan antar anggota, mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan mengadopsi pendekatan berbasis komunitas adalah penting untuk keberlanjutan jangka Panjang (Mundir, 2016)

Perubahan yang Dilakukan Koperasi Syariah

            Untuk memastikan bahwa operasi dan layanan koperasi tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mampu memenuhi kebutuhan anggota dan perkembangan zaman, perubahan yang dilakukan dalam koperasi syariah merupakan langkah strategis penting. Koperasi syariah bukan hanya lembaga keuangan mikro yang mengumpulkan dan menyebarkan dana, tetapi juga merupakan alat untuk mendorong pemberdayaan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan. Berikut perubahan yang dilakukan oleh koperasi syariah:

Adaptasi Teknologi Digital: Untuk memperluas jangkauannya, koperasi syariah harus menggunakan teknologi digital seperti platform pembayaran, aplikasi keuangan, dan layanan online. Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan memungkinkan koperasi lebih mudah menghubungi anggota terpencil.

Penguatan Regulasi dan Tata Kelola: Agar tetap dapat beroperasi secara legal dan kompetitif, koperasi syariah harus beradaptasi dengan perubahan regulasi yang telah ditetapkan, yang terkait dengan keuangan syariah. Membangun kepercayaan masyarakat dan menarik anggota baru juga penting.

Pengembangan Produk Inovatif: Koperasi syariah harus mengembangkan produk keuangan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pembiayaan mikro, pembiayaan berbasis hasil, dan tabungan pendidikan syariah adalah beberapa contoh inovasi yang dapat dibuat. 

Dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasannya Transformasi koperasi syariah menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam menghadapi tantangan ekonomi. Melalui adaptasi teknologi, penguatan regulasi, dan pengembangan produk inovatif, koperasi syariah dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, transformasi ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa koperasi syariah tetap relevan dan kompetitif di masa depan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Fauzi, M., & Pratama, G. (2025). Tantangan dan Peluang Koperasi dalam Ekosistem LembagaKeuangan untuk UMKM di Era Digital. 2, 97–107.

Ginting, D. A., Manik, E. F., Zahra, K., Pohan, M., Suhendra, S., & Sari, S. (2025). Fluktuasi Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia Tahun 2013-2023. Journal of Citizen Research and Development, 2(1), 467–475. https://doi.org/10.57235/jcrd.v2i1.4705

Mundir, A. (2016). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Malia, 7(2), 265–286.

 

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Koperasi syariah. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf

Maal Ikosindo Salurkan Rp121 Juta untuk Palestina melalui KNRP, Didukung Puluhan BMT Anggota

/0 Comments/in /by

            Maal Ikosindo Salurkan Rp121 Juta untuk Palestina melalui KNRP, Didukung Puluhan BMT Anggota

Semarang — Komitmen Ikosindo dalam mendukung perjuangan kemanusiaan internasional kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Pada hari Kamis, 8 Mei 2025, Maal Ikosindo secara resmi menyalurkan donasi sebesar Rp121.250.000 untuk Palestina, bekerja sama dengan lembaga terpercaya KNRP (Komite Nasional untuk Rakyat Palestina).

Penyaluran donasi ini dilaksanakan di Kantor KNRP Jawa Tengah, dengan penyerahan simbolis yang dihadiri oleh:

  • Ust. Ibnun Aslamadin, Ketua Maal Ikosindo
  • Ibu Amalia, Sekretaris Pimpinan Pusat Ikosindo

Donasi ini diterima langsung oleh perwakilan KNRP Jawa Tengah:

  • Ust. Purwanto
  • Ust. Ahmad Dzakirin

Donasi ini merupakan hasil penggalangan dari lebih dari 30 BMT anggota Ikosindo, yang secara aktif menggerakkan komunitas dan anggotanya untuk ikut peduli terhadap kondisi rakyat Palestina yang tengah mengalami penderitaan panjang akibat agresi dan blokade.

Ketua Maal Ikosindo, Ibnun Aslamadin, menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah bentuk nyata bahwa BMT tidak hanya hadir untuk pemberdayaan ekonomi umat di dalam negeri, tetapi juga peduli terhadap isu kemanusiaan global.

“Ini bukan hanya angka. Ini adalah wujud solidaritas dan keberpihakan kita sebagai umat Islam terhadap saudara kita di Palestina. Maal Ikosindo hanya memfasilitasi, tetapi ketulusan datang dari seluruh anggota Ikosindo yang bergerak bersama,” ujarnya.

Dipercayakannya penyaluran ini kepada KNRP menunjukkan bahwa Ikosindo memiliki standar akuntabilitas dan kehati-hatian dalam memilih mitra penyalur.

“Kami memilih KNRP karena rekam jejak dan integritasnya dalam mendistribusikan bantuan secara langsung dan terstruktur di Palestina. Ini bagian dari menjaga amanah donatur,” tambah Ibu Amalia.

Donasi ini menjadi bukti bahwa lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT bukan hanya tempat menabung dan meminjam, tetapi juga titik awal gerakan sosial dan kemanusiaan yang berdampak luas. Dengan semangat kolektif, BMT anggota Ikosindo berhasil membangun sinergi yang tidak hanya menyentuh masyarakat lokal, tetapi juga menjangkau perjuangan global umat Islam.

Ikosindo berharap aksi ini tidak berhenti di sini. Donasi ini adalah awal dari gerakan kebaikan yang berkelanjutan, dan Maal Ikosindo membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan anggota dan mitra untuk terus memberikan bantuan kepada rakyat Palestina maupun umat lain yang membutuhkan.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Syariah: Solusi Perlindungan Pekerja yang Lebih Adil

/0 Comments/in , /by

Penulis: Rijal Yahya Al Faris

(Mahasiswa STEI SEBI)

            Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berbasis Syariah: Solusi Perlindungan Pekerja yang Lebih Adil

Setiap pekerja menghadapi berbagai risiko dalam kehidupan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), kecelakaan kerja, hingga kematian. Tanpa perlindungan yang memadai, kondisi ini dapat mengancam kesejahteraan ekonomi mereka dan keluarganya. Sistem jaminan sosial yang kuat dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak tersebut. Namun, bagaimana jika sistem ini diintegrasikan dengan prinsip syariah? Apakah jaminan sosial berbasis syariah mampu menghadirkan solusi yang lebih adil dan transparan?

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 147/DSN-MUI/XII/2021, ditegaskan bahwa jaminan sosial berbasis syariah diperlukan untuk memberikan perlindungan ekonomi yang sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tolong-menolong dalam Islam. Tantangan untuk Pekerja dan Peran Jaminan Sosial Syariah ialah para pekerja rentan dan risiko ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,86%. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang rentan kehilangan pekerjaan tanpa adanya perlindungan ekonomi yang cukup. Selain itu, banyak pekerja mengalami kecelakaan kerja dan ketidakpastian pendapatan, terutama di sektor manufaktur, konstruksi, dan transportasi. Tanpa jaminan sosial yang kuat, mereka dapat mengalami kesulitan finansial yang berkepanjangan.

2.
Mengapa Jaminan Sosial Syariah? Karena Sistem jaminan sosial berbasis syariah berbeda dengan sistem konvensional diantaranya:

1. Bebas Riba & Gharar: Tidak mengandung unsur bunga atau ketidakpastian yang merugikan peserta.

2. Sistem Tolong-Menolong (Ta’awun): Dana yang dikumpulkan digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah.

3. Prinsip Keadilan & Transparansi: Dana dikelola dengan prinsip amanah, sehingga lebih adil bagi pekerja dan pemberi kerja.

Fatwa DSN-MUI menekankan bahwa jaminan sosial harus memberikan manfaat nyata bagi pekerja tanpa adanya unsur eksploitasi. Dengan pendekatan ini, jaminan sosial tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari sistem kesejahteraan Islam yang berkelanjutan. Sejumlah perusahaan dan lembaga di Indonesia telah mulai mengadopsi konsep jaminan sosial syariah. Berikut beberapa contoh nyata:

1. Program Asuransi Syariah untuk Pekerja: Beberapa perusahaan telah menawarkan asuransi kesehatan berbasis syariah, yang menerapkan sistem hibah dan tolong-menolong antar peserta.

2. Jaminan Hari Tua Berbasis Syariah: Model ini sudah diterapkan di beberapa institusi keuangan syariah yang mengelola dana pensiun dengan prinsip syariah.

3. Integrasi Jaminan Sosial Syariah: dengan BPJS Ketenagakerjaan: Pemerintah didorong untuk mengadaptasi sistem BPJS agar lebih inklusif terhadap prinsip syariah, terutama dalam pengelolaan dana dan investasi.

Studi dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa negara yang memiliki sistem jaminan sosial kuat cenderung memiliki produktivitas tenaga kerja lebih tinggi. Ini menjadi bukti bahwa jaminan sosial bukan hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi negara. Meskipun konsep jaminan sosial berbasis syariah memiliki potensi besar dalam memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam, terdapat beberapa tantangan yang masih harus diatasi agar sistem ini dapat berjalan secara efektif dan diterapkan secara luas.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai konsep jaminan sosial berbasis syariah. Banyak pekerja maupun perusahaan yang belum memahami secara mendalam bagaimana sistem ini bekerja, apa saja manfaatnya, serta bagaimana mekanisme pengelolaan dana dalam jaminan sosial berbasis syariah. Kurangnya pemahaman ini menghambat minat dan kepercayaan masyarakat untuk beralih ke sistem syariah. Selain itu, aspek regulasi juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Hingga saat ini, belum ada kebijakan nasional yang secara tegas mengatur sistem jaminan sosial berbasis syariah. Meskipun telah ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 147/DSN-MUI/XII/2021 yang memberikan landasan hukum dan moral bagi sistem ini, fatwa tersebut masih perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih konkret dari pemerintah. Integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih luas dapat memberikan kepastian hukum bagi lembaga penyelenggara jaminan sosial syariah, serta memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan administratif dan legalitas.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur digital dalam mendukung operasional sistem jaminan sosial berbasis syariah. Dalam era digital saat ini, pengelolaan jaminan sosial membutuhkan sistem yang transparan, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh peserta. Namun, masih banyak kendala dalam pengembangan teknologi untuk mendukung administrasi dan pembayaran klaim dalam sistem syariah. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada inovasi dalam pengembangan platform digital berbasis blockchain yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan jaminan sosial  syariah. Teknologi blockchain dapat memastikan bahwa setiap transaksi terekam dengan baik dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga peserta jaminan sosial dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem ini.

Jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah bukan hanya sekadar alternatif, tetapi bisa menjadi solusi utama dalam menciptakan sistem perlindungan pekerja yang lebih adil dan transparan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan, tolong-menolong, dan transparansi, sistem ini dapat membantu pekerja menghadapi ketidakpastian ekonomi tanpa terjebak dalam riba atau praktik eksploitatif.

Apa yang BisaKita Lakukan?
✅ Bagi Pekerja:
Pelajari hak-hak ketenagakerjaan dan manfaat jaminan sosial berbasis syariah.
✅ Bagi Perusahaan: Mulai bertransisi ke sistem perlindungan pekerja yang lebih sesuai
dengan prinsip Islam.
✅ Bagi Pemerintah: Dorong regulasi yang lebih inklusif untuk mendukung jaminan sosial
syariah secara luas.

Saatnya kita membangun sistem ekonomi yang lebih adil dengan menerapkan jaminan sosial berbasis syariah. Mari bersama menciptakan masa depan di mana setiap pekerja merasa aman, terlindungi, dan sejahtera!

Penyunting: Muhammad Nur Bintang Saputra

Sumbangsih Koperasi Syariah dalam Mendorong Perekonomian Masyarakat

/0 Comments/in , /by

Penulis: Hany Arrifai

(Mahasiswa STEI SEBI and Head of Research and Development KSEI IsEF 2024-2025)

                 Sumbangsih Koperasi Syariah dalam Mendorong Perekonomian Masyarakat

Koperasi merupakan salah satu pilar utama yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah di Indonesia. Secara umum, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan prinsip-prinsip demokratis untuk mencapai kesejahteraan bersama. Koperasi biasa cenderung fokus pada kegiatan ekonomi yang mencakup simpan pinjam, produksi, konsumsi, dan pemasaran tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah tertentu. Sebaliknya, koperasi syariah adalah koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba, yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Salah satu bentuk koperasi syariah yang paling dikenal adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang tidak hanya menyediakan jasa keuangan berbasis syariah tetapi juga berperan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

 BMT dapat beroperasi di bawah dua jenis kelembagaan, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM, atau sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan badan hukum berbentuk PT atau koperasi. Menurut data dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), jumlah BMT di Indonesia mencapai 4.500 unit, dengan sekitar 3.200 di antaranya memiliki nilai aset total sebesar Rp 3,2 triliun, tersebar di 27 provinsi, dan ribuan lainnya masih aktif hingga saat ini (Bunaiya, 2023).

Sementara itu, berdasarkan data dari Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) tercatat meningkat dari 3.905 unit pada tahun 2019 menjadi 4.011 unit pada tahun 2023. Perbedaan data ini menunjukkan bahwa meskipun KSPPS adalah salah satu bentuk kelembagaan BMT di bawah Kementerian Koperasi, tidak semua BMT tercatat sebagai KSPPS. Sebagian besar BMT beroperasi secara mandiri atau di bawah skema kelembagaan LKMS.

Landasan operasional koperasi syariah, termasuk KSPPS, diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Fatwa ini memastikan bahwa seluruh aktivitas koperasi syariah berlandaskan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba. Selain itu, koperasi syariah memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi inklusif, seperti pembiayaan berbasis murabahah dan mudharabah (Handayani et al., 2023).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), seperti Koperasi Pemasaran Syariah Baiturrahman Mitra Umat di Bojonggede, Kabupaten Bogor, telah memberikan dampak nyata pada kehidupan masyarakat setempat. Koperasi ini menawarkan pembiayaan usaha bagi anggota dengan pendekatan kekeluargaan yang khas. Selain menyediakan modal usaha, koperasi ini berperan dalam membantu pemasaran produk anggota lainnya, menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa koperasi tersebut tidak hanya fokus pada jasa keuangan syariah, tetapi juga mengintegrasikan kegiatan ekonomi rill, seperti pemasaran produk anggota, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu strategi unik yang diterapkan oleh KSPPS Baiturrahman adalah pemasaran berbasis komunitas. Strategi ini mencakup penyebaran brosur di berbagai acara lokal, seperti bazar dan arisan, serta kunjungan langsung ke tingkat RT, RW, dan para pelaku UMKM. Strategi ini terbukti efektif dalam menarik anggota baru dan memperluas jangkauan layanan koperasi. Dengan pendekatan ini, KSPPS Baiturrahman tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga mitra strategis bagi anggota dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Di sisi lain, BMT Syariah Jaya Abadi di Kabupaten Bengkulu Utara berperan sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari rentenir. Rentenir sering menawarkan pinjaman dengan bunga hingga 30% per bulan, yang akhirnya menjerat pedagang kecil dalam lingkaran utang tanpa akhir (Cahyono & Putry, 2023). Dengan memberikan pembiayaan tanpa riba, BMT ini membantu meringankan beban pedagang dan mendorong pertumbuhan usaha mereka.

Koperasi syariah memiliki beberapa fungsi dalam mendukung perekonomian masyarakat, yaitu:

  1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi
  2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam.
  3. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berbasis azas demokrasi ekonomi.
  4. Berperan sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga optimalisasi pemanfaatan harta dapat tercapai.
  5. Mengontrol kelompok anggota agar mampu bekerja sama secara efektif dalam system koperasi.
  6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Tantangan dan Solusi

Meskipun koperasi syariah telah memberikan kontribusi besar, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah risiko kredit macet. Namun, pendekatan kekeluargaan dalam koperasi syariah terbukti efektif dalam menangani permasalahan ini secara bertahap. Selain itu, koperasi syariah perlu meningkatkan strategi digitalisasi, seperti pengembangan platform digital untuk memudahkan transaksi dan meningkatkan efisiensi layanan. Digitalisasi juga akan memperluas jangkauan koperasi, sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan syariah.Koperasi syariah bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga wadah sosial yang berperan besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Agar dampaknya semakin optimal, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan menjadi anggota koperasi atau menyimpan dana di dalamnya, masyarakat dapat berkontribusi dalam membangun ekonomi berbasis syariah.

Melalui inovasi dan pendekatan inklusif, koperasi syariah dapat terus berkembang dan membawa perubahan positif bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya menjadi solusi keuangan, tetapi juga instrumen penting dalam membangun peradaban yang adil dan sejahtera.

Refrensi:

Bunaiya, M. (2023). Koperasi Syariah: Peluang dan Tantangan Pasca COVID-19. Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, 13(2).

Cahyono, A., & Putry, N. (2023). Analisis Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 11.

Handayani, T., Aryani, L., Resti, A. A., Fakultas Ekonomi dan Bisnis, & Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. (2023). Peran Koperasi Syariah dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 1–9.

Koperasi Multi Pihak: Inovasi Koperasi untuk Ekonomi Berkeadilan

/0 Comments/in , /by

Aslichan Burhan El-Blitary

(Direktur Eksekutif PINBUK, Dewan Pakar MPP ICMI, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Bisnis INKOPSYAH, Dewan Pakar IKOSINDO, Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Koperasi (IKOPIN University) 

        Hari ini saya membaca link berita yang mengabarkan koperasi multi pihak telah tersebar di 33 propinsi. Sebuah informasi yang saya syukuri untuk meramaikan dinamika perkoperasian di Indonesia.

        Hemat saya, ada semangat baru dalam memajukan ekonomi kerakyatan, melalui Koperasi Multi Pihak (KMP), pendekatan baru dalam pengembangan koperasi. Model ini membawa perubahan fundamental dalam tata kelola koperasi, membuka ruang bagi berbagai pihak dengan hak suara yang proporsional, terdistribusi secara adil, dan bebas dari dominasi tunggal. Konsep ini memadukan keunggulan demokrasi koperasi dan fleksibilitas perusahaan modern.

        Sebagai seorang yang telah berkecimpung cukup lama dalam pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi, saya melihat KMP bukan hanya sebagai inovasi, tetapi sebuah kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, termasuk memberikan ruang atas kepeloporan pendirian koperasi. Pengalaman PINBUK dalam menumbuhkan banyak BMT dan koperasi di Indonesia melalui kemitraan Kementerian/Lembaga menunjukkan bahwa struktur koperasi konvensional (satu pihak) meniadakan ruang itu sebagai salah satu pihak yang memungkinkan memiliki suara dan bisa terus mengawal kelembagaan, bisnis dan pengembangannya. Dalam koperasi satu pihak kadang terjebak dalam konflik internal akibat dominasi anggota tertentu atau kesulitan menyeimbangkan kepemilikan dengan partisipasi.

Relevansi dengan Prinsip Ekonomi Pancasila

        Salah satu daya tarik utama dari KMP adalah kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila keempat yang mengedepankan musyawarah perwakilan. Di KMP, hak suara tidak hanya berbasis pada jumlah modal, tetapi juga memperhitungkan kontribusi lainnya. Misalnya, koperasi yang bergerak di sektor pertanian dapat memberikan suara kepada petani, pemodal, distributor, dan konsumen dengan proporsi yang menjaga keseimbangan. Tidak ada pihak yang boleh mendominasi lebih dari 50%, berbeda dengan perusahaan terbuka yang memungkinkan satu pemegang saham menguasai mayoritas.

        Model ini tetap menjunjung tinggi one man, one vote di tingkat pihak, memastikan bahwa aspirasi kolektif dari setiap kelompok tetap terwakili dalam pengambilan keputusan. Lebih dari sekadar prinsip demokrasi, struktur ini menciptakan ekosistem yang adil dan mencegah “perang suara” yang sering kali melumpuhkan koperasi tradisional.

Belajar dari Pengalaman Internasional

        Koperasi seperti Mondragon di Spanyol dan Desjardins di Kanada telah membuktikan keunggulan model multi pihak. Mondragon, misalnya, telah berhasil mengelola ekosistem yang mencakup berbagai unit bisnis tanpa mengorbankan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat. Di Mondragon, pengambilan keputusan strategis mencakup suara dari pekerja, pemodal, dan mitra lainnya, dengan pembatasan ketat untuk mencegah monopoli keputusan.

        Di Kanada, Desjardins mengintegrasikan layanan keuangan dengan sistem multi pihak yang memungkinkan setiap anggota mendapatkan manfaat sesuai kontribusinya, tanpa ketergantungan pada satu kelompok investor. Hal ini menjadi inspirasi kuat untuk koperasi syariah di Indonesia yang ingin memperluas layanan keuangan berbasis syariah ke sektor riil.

KMP dalam Konteks Ekonomi Syariah

         KMP sangat kompatibel dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Dalam Islam, keadilan distributif adalah prinsip utama yang mendorong pembagian hasil usaha berdasarkan kontribusi nyata, bukan semata-mata jumlah modal. Dalam KMP, distribusi sisa hasil usaha (SHU) dapat ditentukan berdasarkan transaksi dan partisipasi, bukan hanya investasi modal, mencerminkan keadilan yang sejati.

         Implementasi KMP di koperasi pesantren dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri. Misalnya, pesantren yang memiliki koperasi dapat melibatkan santri, alumni, dan masyarakat sekitar sebagai pihak produsen, konsumen, serta investor sosial. Semua berkontribusi dalam membangun ekonomi pesantren dengan keuntungan yang dibagi secara adil.

Transformasi Digital: Pilar Utama Tata Kelola KMP

        Teknologi adalah kunci sukses dalam mengelola KMP yang kompleks. Blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk memastikan transparansi pencatatan hak suara dan distribusi keuntungan. Ini mencegah manipulasi data dan memudahkan pengambilan keputusan yang partisipatif. Platform e-commerce koperasi dapat mempertemukan produsen lokal dengan pasar global, mempercepat distribusi produk, dan meningkatkan daya saing.

KMP Tidak Akan Mengganggu Bisnis Koperasi Keuangan Syariah

         Beberapa pihak mungkin khawatir bahwa KMP akan mempengaruhi prinsip koperasi atau eksistensi koperasi pada umumnya termasuk KSPPS/BMT. Namun, regulasi yang ada membatasi KMP hanya pada sektor riil. Justru ini adalah peluang besar bagi koperasi keuangan syariah untuk memperluas layanan melalui kemitraan lintas sektor. Dengan membentuk KMP, koperasi syariah dapat mengintegrasikan produk keuangan dengan layanan agribisnis, industri halal, dan kebutuhan konsumen lainnya.

Rekomendasi: Meraih Momentum untuk Membangun KMP Nasional

         Dalam menghadapi disrupsi digital dan tantangan global, jaringan koperasi besar seperti INKOPSYAH BMT/BTM, IKOSINDO/INKOSINA, dan PUSKOPSYAH perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengembangkan KMP. Beberapa strategi yang dapat ditempuh meliputi:

  1. Membangun Brand Merk sendiri
    Produk yang diproduksi oleh anggota koperasi dapat dipasarkan dengan merek kolektif yang kuat, meningkatkan skala ekonomi dan menciptakan loyalitas pelanggan.
  2. Menggunakan Teknologi untuk Analisis Pasar. Koperasi dapat memanfaatkan big data untuk memahami kebutuhan anggota dan merancang strategi bisnis yang tepat sasaran.
  3. Memanfaatkan Dana Over Likuid KSPPS/BMT dan Wakaf Produktif untuk Modal Investasi dan/atau Pembiayaan usaha KMP
    Dana overlikuid BMT dan wakaf dapat diintegrasikan dalam pembiayaan koperasi multi pihak, menciptakan model pembiayaan yang berbasis kebaikan sosial.

Penutup: Menuju Ekonomi Gotong Royong yang Modern

         KMP adalah solusi inovatif untuk membangun ekonomi berbasis gotong royong yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Dengan memperluas konsep koperasi yang inklusif dan adil, kita tidak hanya menjaga semangat Pancasila hidup, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saatnya koperasi bertransformasi dan menempatkan diri di pusat revolusi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan.

Bagaimana pendapat panjenengan?

BMT Summit, Perkuat Soliditas Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

/0 Comments/in , /by

            Pada hari Kamis, 12 Desember 2024, telah berlangsung “BMT Summit dan FGD Outlook IKMS 2025”.  Acara ini merupakan kerjasama antara Insan Koperasi Syariah Indonesia (IKOSINDO) dengan Komite Nasional Ekonomi dan Syariah (KNEKS). Acara yang bertempat di Gedung Treasury Learning Center (TLC) Kementerian Keuangan, Malioboro Yogyakarta dihadiri oleh oleh 100 perwakilan Baitul Maal wat-Tamwiil (BMT) anggota Ikosindo. Dalam acara tersebut hadir pula beberapa anggota dewan pakar IKOSINDO seperti Profesor Lukman M. Baga, Ir. Iwan Agustiawan Fuad, M.SI, Profesor Rizal Yaya, Dr. dan Dr. Ali Hamdan.

            BMT Summit merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh IKOSINDO.  Saat covid 19, kegiatan BMT Summit sempat beberapa tahun terputus, namun alhamdulillah pasca Covid 19 berakhir, sudah bisa mulai dirutinkan kembali. Di tahun 2023, BMT Summit diselenggarakan di Mojokerto Jawa Timur. BMT Summit merupakan wadah silaturahim, berbagi pengetahuan sekaligus menyatukan gerak langkah BMT-BMT Ikosindo. 

           Wawan Wikasno mengawali acara, mengenalkan Ikosindo khususnya kepada para pejabat KNEKS yang hadir pada acara ini. Wawan menyampaikan bahwa meskipun baru dan jumlahnya tidak banyak, alhamdulillah Ikosindo sudah banyak berkiprah untuk pembangunan Indonesia.

           Iwan Agustiawan Fuad, selaku dewan pakar Ikosindo, memberikan sambutan di BMT Summit ini. Dalam sambutannya Iwan memberikan motivasi dan memberikan masukan untuk mewujudkan suatu gerakan ekonomi syariah yang lebih dan kontributif bagi pembantunan Indonesia.

            Dalam acara tersebut Dwi Irianti Hadiningdyah, selaku Direktur Keuangan Sosial Syariah (KSS) KNEKS memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya, Dwi berkata, ”Ekonomi syariah telah menjadi salah satu komponen dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.  BMT sebagai salah satu lembaga syariah, diharapkan menjadi sumber kekuatan baru ekonomi Indonesia melalui akar rumput menuju Indonesia emas 2045.” Dwi menambahkan bahwa harapan itu ada karena selama ini, BMT terbukti telah melayani jutaan UMKM yang selama ini tidak dapat dilayani oleh perbankan.

            Setelah sambutan, materi pertama disampaikan oleh Rury Febriyanto tentang tantangan gerakan BMT dengan judul “Future Challenge.” Rury menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penguatan/penyembuhan setelah sebelumnya terpuruk karena kondisi internal dan eksternal. Rury menjelaskan bahwa tantangan BMT di tahun 2025 diantaranya adalah terkait Human Resources Management (HRM), Sistem audit internal, syariah, capital dan legality over leveraging.

            Materi berikutnya disampaikan oleh Bagus Aryo, Deputi Direktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) KNEKS.  Bagus memaparkan bahwa BMT dihadapkan pada tantangan menghadapi cash less society di masa yang akan datang, serta penduduk Indonesia yang didominasi oleh populasi anak muda (generasi milenial,generasi Z, dan generasi Alpha) yang mencapai 64,69% (270,2 juta).  Hal ini menjadi tantangan, karena hingga saat ini, generasi tersebut masih kurang dapat dijangkau oleh BMT.

            Dari sisi regulasi, Amin, anggota komisi VI DPR RI hadir sebagai pembicara. Amin menyatakan urgensinya adanya UU Perkoperasian yang baru, karena UU Perkoperasian yang berlaku saat ini, yakni UU nomor 25 tahun 1992, sudah terlalu lama dan sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.

             Penyampaikan materi diakhiri oleh materi best practises dari koperasi internasional yang dibawakan oleh Guru Besar IPB tentang perkoperasian yakni Lukman M. Baga. Lukman menegaskan strategisnya posisi koperasi sekunder bagi gerakan BMT. Ada jargon internasional tentang koperasi yakni “Secondary Co-operatives are Essential for the Cooperative Movement.”  Selain itu, Lukman menjelaskan pula tentang pentingnya pendidikan anggota bagi keberhasilan suatu koperasi. Lukman menjelaskan beberapa lesson learned dari berbagai koperasi internasional yang sukses seperti koperasi pertanian Zon Noh di Jepang, koperasi susu di Belanda, dan lain-lain.

               Setelah mendapatkan tambahan wawasan dan insight dari berbagai pakar, di siang hari, acara dilanjutkan dengan diskusi dalam kelompok kecil (komisi). Peserta dibagi ke dalam empat tema focus group discussion (FGD) yakni sumber daya manusia, bisnis, regulasi dan kerjasama antar BMT.  Dengan demikian, pasca kegiatan ini diharapkan tidak hanya mendapatkan pengetahuan, namun juga ada kesepakatan langkah konkret yang dilaksanakan oleh gerakan BMT.